Setelah ”jawatan” berubah menjadi PN (Perusahaan Negara). Misalnya: PN Garam.
Berubah lagi menjadi Perum –perusahaan umum. Misalnya: Perum Damri.
Terakhir berbentuk PT Persero. Dengan pembubaran kementerian itu kata BUMN akan hilang selamanya. Tidak ada lagi identitas BUMN di setiap perusahaan negara. Lima bulan lalu saya usul di tulisan di Disway ini: bisa diubah menjadi ”Danantara Group”.
Saya tidak tahu siapa yang akan mewakili pemegang saham satu lembar milik negara tersebut. Kisi-kisi yang terlihat: Presiden Prabowo akan membentuk badan khusus pengelola perusahaan negara. Bentuknya ”badan”. Mungkin tidak sampai lima orang di dalamnya. Badan itulah yang mewakili negara sebagai pemegang saham satu lembar.
Masih ada satu lagi pekerjaan Badan Pengelola. Yakni membawahkan perusahaan negara yang bentuknya masih Perum –misalnya: Bulog.
Dengan bubarnya Kementerian BUMN tidak ada dualisme lagi. Danantara sendirilah yang sepenuhnya bertanggung jawab. Termasuk dalam menentukan siapa direktur dan komisaris di semua anak-cucu-cicitnya.
Pertanyaan Anda sejak lama: ke mana pegawainya akan pergi?
Tidak sulit. BUMN adalah kementerian negara yang hanya ada di ”pusat”. Pegawainya tidak banyak. Seingat saya birokrasinya juga pendek. Bahkan saat seseorang menjabat sebagai menterinya, dulu, dua lembaga dihapus: staf ahli dan staf khusus. Ajudan juga ditiadakan.
Sejak ada Danantara sebagian staf pun sudah pindah ke superholding itu. Tentu jangan semua pegawai otomatis masuk Danantara. Harus hanya yang benar-benar memenuhi syarat meritokrasi.
Yang lain bisa kembali ke Kementerian Keuangan. Disebut ”kembali” karena dulunya Kementerian BUMN memang hanya salah satu bagian dari Kementerian Keuangan: Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
Lalu untuk apa gedung Kementerian BUMN yang gagah di sebelah Monas itu?
Gedung itu juga bukan asli milik Kementerian BUMN. Itu gedungnya Garuda Indonesia: 19 lantai. Seingat saya tidak semua lantai untuk Kementerian BUMN. Tiga lantainya pernah untuk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni sebelum KPK membangun gedung merah putih di kawasan Kuningan, Jaksel.
