IKNPOS.ID – Dalam pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin, 22 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengecam tindakan Israel yang terus menyerang Gaza, Palestina.
Ia menyoroti ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh.
“Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak, telah terbunuh. Kelaparan mengancam. Bencana kemanusiaan sedang terjadi di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa,” tegas Prabowo.
Related Post
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri.
Menurutnya, solusi dua negara merupakan komitmen Indonesia dalam penyelesaian kekerasan di Palestina. Melalui hal tersebut Israel dan Palestina akan sama-sama diakui sebagai negara yang berdaulat.
“Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian,” tegasnya.
“Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui Negara Israel dan kami akan mendukung semua jaminan keamanan Israel,” lanjutnya.
Dalam pidatonya, Presiden turut menyampaikan pentingnya Deklarasi New York yang dianggap telah memberikan jalur damai dan adil menuju perdamaian. Menurutnya, pengakuan kenegaraan harus membawa arti perdamaian sejati bagi semua pihak.
Kepala Negara pun mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui Palestina, termasuk Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal.
“Pengakuan Negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi sejarah yang benar. Bagi mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berhenti,” tuturnya.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa penghentian perang di Gaza harus menjadi prioritas utama dunia internasional.
Terverifikasi Dewan Pers