IKNPOS.ID – Tahun 2025, para pelaku UMKM bisa semakin leluasa mengembangkan bisnisnya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2025. Program ini hadir sebagai sumber pendanaan dengan bunga rendah dan tenor panjang, sehingga mempermudah akses modal bagi pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia.
Lewat KUR ini, pelaku usaha bisa mendapatkan tambahan modal untuk berbagai kebutuhan, seperti menambah stok barang, meningkatkan kualitas produk, hingga memperluas layanan.
Bunga Ringan, Cicilan Terjangkau
Related Post
KUR BNI 2025 menawarkan bunga efektif hanya 6% per tahun. Untuk pinjaman hingga Rp100 juta, cicilan per bulan sangat terjangkau bahkan jika memilih tenor maksimal 60 bulan (5 tahun).
Contoh cicilan untuk plafon Rp100 juta:
Tenor 12 bulan: Rp8,6 juta/bulan
Tenor 24 bulan: Rp4,4 juta/bulan
Tenor 36 bulan: Rp3,0 juta/bulan
Tenor 48 bulan: Rp2,3 juta/bulan
Tenor 60 bulan: Rp1,9 juta/bulan
Kelebihan KUR BNI 2025
Beberapa keuntungan yang ditawarkan antara lain:
Pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan
Bunga tetap 6% per tahun
Tenor fleksibel hingga 5 tahun
Bebas biaya administrasi dan provisi
Proses pengajuan cepat dan mudah
Diawasi serta didukung pemerintah
Cocok untuk berbagai jenis usaha
Syarat Pengajuan
Untuk bisa mengajukan KUR BNI 2025, calon debitur harus memenuhi syarat berikut:
WNI berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
Usaha berjalan minimal 6 bulan
Fotokopi e-KTP, KK, dan surat nikah (jika sudah menikah)
Surat izin usaha (NIB atau surat keterangan usaha dari pejabat berwenang)
NPWP (untuk pinjaman di atas Rp50 juta)
Dokumen agunan (untuk pinjaman di atas Rp100 juta)
Tidak sedang menerima kredit produktif lain di luar program KUR
Bagi yang sudah punya KPR, KKB, atau kartu kredit tetap bisa mengajukan asalkan status kreditnya lancar.
Cara Mengajukan KUR BNI 2025
Ada dua cara untuk mengajukan KUR, yaitu:
1. Online melalui eform.bni.co.id
Buka situs resmi eform.bni.co.id
Baca dan setujui syarat & ketentuan
Isi data diri dan data usaha
Tunggu verifikasi dari BNI
BNI akan melakukan survei dan wawancara
Terverifikasi Dewan Pers