“Padahal kalau data bisa dibagi dengan aman, semua bisa bekerja lebih efisien dan akurat. Idealnya, kita hanya perlu satu pintu layanan digital. Warga masuk, login, dan semua layanan pemerintah tersedia secara terintegrasi tanpa harus bolak-balik mengisi data,” terangnya.
Hal senada disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan.
Dia mengungkapkan upaya-upaya sudah dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari amanat Asta Cita. Yaitu memastikan tidak ada lagi desa atau kota di Indonesia yang tertinggal dalam pemanfaatan akses internet.
“Pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas digital yang ditartegtkan mencapai 100 Mbps pada tahun 2029,” ucap Denny saat dihubungi Disway pada Rabu 17 September 2025.
Dia menjelaskan ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, mempercepat pembangunan jaringan serat optik (fiberisasi) hingga ke tingkat kecamatan.
Kedua, memperluas jangkauan broadband tetap (fixed broadband) dan mobile broadband dengan kecepatan internet yang ditargetkan. Yakni 100 Mbps pada 2029.
Ketiga, membangun ekosistem Pusat Data Nasional (PDN) serta mengimplementasikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk memperkuat pertukaran data antarinstansi.
“Ini semua menjadi target utama kita. Harapan yang dituju dapat tercapai,” tuturnya.
Tak hanya itu. Untuk mewujudkan program ini, Klinik Pemerintah Digital juag akan dibentuk. Pendampingannya melalui Pemda masing-masing.
“Harapannya melalui program Klinik Pemerintah Digital ini, beragam kendala yang dihadapi Pemda dari segi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya pemahaman kebijakan, hingga minimnya infrastruktur pendukung dapat diatasi bertahap,” tutup Denny.
Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menegaskan transformasi digital dalam layanan publik kini sudah menjadi keharusan.
Salah satu fokus utama adalah percepatan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Data kependudukan yang akurat dan identitas digital yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang inklusif. Layanan ini tidak hanya menjangkau seluruh warga negara. Tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika zaman,” ujar Teguh pada Rabu 17 September 2025.
