Esnoe Wardhana19:04 September 27, 20250172
“Sampai hari ini belum ada larangan untuk eselon I, karena wakil pemerintah tetap harus ada di BUMN,” jelas Supratman.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa larangan rangkap jabatan Menteri/Wamen di BUMN baru berlaku efektif dua tahun mendatang. Nantinya, akan diterbitkan peraturan turunan untuk mempertegas implementasi revisi UU BUMN.
Bianca Khairunnisa
IKNPOS.ID - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (PLN...
Sahroni20:09 Agustus 15, 2026
IKNPOS.ID- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas dukungan untuk...
Wanda Afifah08:09 Agustus 15, 2026
IKNPOS.ID - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Universitas Negeri...
Wanda Afifah11:17 Agustus 13, 2026
IKNPOS.ID - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon...
Sahroni17:58 Agustus 7, 2026
