Esnoe Wardhana19:04 September 27, 20250133
“Sampai hari ini belum ada larangan untuk eselon I, karena wakil pemerintah tetap harus ada di BUMN,” jelas Supratman.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa larangan rangkap jabatan Menteri/Wamen di BUMN baru berlaku efektif dua tahun mendatang. Nantinya, akan diterbitkan peraturan turunan untuk mempertegas implementasi revisi UU BUMN.
Bianca Khairunnisa
IKNPOS.ID - Praktisi Migas Widhyawan Prawiraatmadja mengungkapkan penyesuaian harga energi di tengah...
Sahroni19:44 Juni 23, 2026
IKNPOS.ID - Gubernur Banten Andra Soni memberikan dukungan dan semangat kepada Tim...
Sahroni19:01 Juni 18, 2026
IKNPOS.ID - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dan PT Web...
Sahroni17:17 Juni 18, 2026
IKNPOS.ID - Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi...
Wanda Afifah12:53 Juni 14, 2026
