IKNPOS.ID – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menggelar rapat koordinasi (rakor) penyusunan rekomendasi kebijakan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat, 19 September 2025.
Rakor dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Laksma TNI Rudi Haryanto, serta dihadiri perwakilan Otorita IKN, BIN, Bakamla, Kementerian PUPR, Bappenas, Setkab, TNI, Bank Tanah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Menurut Rudi, rakor ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya di Bogor (7 Juli 2025) dan Balikpapan (6 Agustus 2025), serta pemantauan lapangan di kawasan IKN dan daerah penyangga.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan solusi atas permasalahan krusial pembangunan sistem pertahanan IKN,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis turut dibahas, di antaranya kepastian regulasi fungsi Bandara IKN, pengelolaan Pelabuhan Ambarawang Laut/Kuala Samboja yang berkaitan dengan pertahanan dan investasi, serta kebutuhan sinkronisasi pemanfaatan lahan pertahanan darat, laut, dan udara, termasuk pembangunan fasilitas TNI AL dan TNI AU.
Rudi menambahkan, mekanisme koordinasi antar matra TNI melalui Kementerian Pertahanan penting untuk mencegah duplikasi permintaan lahan dan menghindari inkonsistensi di lapangan.
“Kebijakan yang dihasilkan harus selaras dengan master plan IKN sekaligus mengedepankan koordinasi lintas sektor,” kata dia.
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konsisten, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan sistem pertahanan IKN.
