Dugaan penyimpangan ini semakin menguat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 17/LHP/XVII/05/2024 merekomendasikan pembatalan perpanjangan konsesi tersebut.
Lalu, masalah lain yang mencuat adalah rendahnya progres pembangunan fisik jalan tol yang hanya mencapai 30 persen dari target 100 persen pada 2022.
Kondisi itu membuat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Kementerian PUPR memutuskan untuk mengambil alih proyek tersebut.
Related Post
Candra Pratama
Page 2 of 2
Terverifikasi Dewan Pers