Ia menyebut ada 20 juta warga tinggal di pesisir pantai utara. Karena alasan itulah, Presiden Prabowo membentuk badan khusus yang mengurusi permasalahan tersebut.
“Studi menyebut setiap tahun terjadi penurunan. Nah, penurunan muka tanah terutama di pantai utara Jawa. Beberapa tempat hampir rutin terjadi rob. Sementara kurang lebih berdasarkan data hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir pantai utara. Ini harus ada penanganan serius. Maka dibentuklah badan pengelolaan pantai utara Jawa,” ujar Prasetyo.
Dua orang yang dilantik menjadi wakil badan otorita tanggul laut itu mewakili Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan pihak pemerintah.
“Kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu lagi mewakili pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” jelas Prasetyo.
Dia menjabarkan, perwakilan Danantara diperlukan lantaran di dalamnya bakal terdapat sejumlah proses pengelolaan, perencanaan, hingga pembangunan.
“Nanti pengelolaan pasti di situ akan berhubungan dengan masalah. Namanya masalah investasi,” ucapnya.
Sementara itu, pihak pemerintah diperlukan karena pembangunannya melintasi 5 provinsi.
“Bicara Utara Jawa, kurang lebih ada 5 provinsi. Jadi lebih kepada masalah kebutuhan. Nggak ada tafsir mengenai jumlah,” bebernya.
Untuk menggarap proyek ini, pemerintah menunjuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Dewan Pengarah.
Sebagai tugas awal, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (BOP Pantura) akan merancang peta jalan (roadmap).
“Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh. Saya menyambut dengan sukacita hadirnya Badan Otorita ini secara khusus bisa menjadi eksekutor dan operasional,” ujar AHY.
Dia menjelaskan BOP Pantura diminta untuk melindungi wilayah utara jawa dari berbagai bencana.
Seperti banjir rob, penurunan muka tanah (land subsidence) hingga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus.
Dia mengatakan proyek ini menggandeng 5 kementerian untuk mendorong dan bersinergi dalam mewujudkan proyek besar tersebut.
Terverifikasi Dewan Pers