IKNPOS.ID – Sebagai bagian dari upaya bersama untuk melindungi dan menyelamatkan kawasan hutan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan pendampingan teknis kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Dishut Kaltim, Rusmadi, kerja sama ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di IKN.
“Kami mempersiapkan tenaga teknis untuk melatih mereka, sehingga ke depan mereka bisa melakukan upaya konservasi secara mandiri,” ujarnya.
Related Post
Bentuk dukungan yang diberikan Dishut Kaltim meliputi sosialisasi, pembekalan, dan pelatihan lapangan.
Rusmadi menjelaskan, banyak personel di lingkungan Otorita IKN yang masih tergolong baru, sehingga memerlukan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan strategi perlindungan hutan di lapangan.
Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dishut Kaltim, melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Telake, telah membangun sistem deteksi dini yang terintegrasi dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Sistem ini mengandalkan data satelit dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperbarui setiap saat untuk memantau titik panas.
“Begitu terdeteksi titik panas, tim di lapangan akan segera melakukan pengecekan langsung atau ground check untuk memastikan apakah itu benar-benar api atau bukan,” jelasnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHP Telake Dishut Kaltim Shahar Al-Haqq menambahkan tidak semua titik panas berarti kebakaran.
Menurut dia, seringkali anomali panas yang tertangkap satelit berasal dari sumber lain seperti bara batu bara. Oleh karena itu, validasi lapangan menjadi kunci sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.
Untuk memperkuat pencegahan di tingkat tapak, pihaknya mengandalkan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang tersebar di desa-desa sekitar kawasan hutan.
Terverifikasi Dewan Pers