Berdasarkan Global TB Report & data Kemenkes, Ina menjelaskan kelompok usia produktif paling terdampak, yaitu 25–54 tahun.
Baik laki-laki maupun perempuan. Namun, laki-laki umumnya lebih banyak dibanding perempuan.
Pejabat kemenkes ini juga menerangkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu strategi dalam upaya deteksi dini kasus TBC.
“Jadi bukan program terpisah. Melainkan bagian dari percepatan penanggulangan TBC,” terangnya.
Di luar CKG masih terdapat upaya lain. Seperti promotif, preventif, pengobatan, penguatan sistem dan sumber daya.
Dampak dari TBC ini menyerang usia produkti dan ekonomi kelurga. Karena itu, Presiden Prabowo menekankan betul soal percepatan kasus ini.
“Agar eliminasi 2030 tercapai dan tidak menimbulkan kerugian sosial-ekonomi berkepanjangan,” jelasnya.
DPR RI Berikan Dukungan Nyata (H-2)
Perang terhadap TBC mendapat dukungan banyak pihak. Termasuk dari parlemen di Senayan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyatakan DPR telah memberikan dukungan penuh terhadap upaya penanggulangan TBC.
Tak hanya dalam bentuk persetujuan anggaran. Tetapi juga dalam pengawasan dan dorongan nyata agar program ini berjalan optimal.
“DPR sudah memberikan persetujuan anggaran besar untuk TBC tahun 2025. Bentuk dukungan konkret DPR jelas. Pertama, fungsi budgeting sudah dijalankan dengan memastikan alokasi anggaran TBC tetap prioritas di tengah keterbatasan fiskal. Kedua, fungsi pengawasan kami tidak segan-segan memanggil kementerian maupun badan terkait jika program ini mandek,” kata Nurhadi kepada Disway pada Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia menekankan semua pasien TBC harus mendapat perhatian. Tanpa terkendala birokrasi atau distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran.
Nurhadi melihat program quick win sebagai peluang emas untuk melakukan lompatan besar dalam penanganan TBC.
Menurutnya, gerakan lintas kementerian sudah mulai terbentuk dan menunjukkan sinyal positif menuju eliminasi TBC pada 2030.
“Quick win ini harus menjadi pintu masuk untuk lompatan besar. DPR melihat peluangnya ada. Karena lintas kementerian mulai bergerak. Kemenkes dengan deteksi dini, BPJS dengan jaminan layanan, hingga Bappenas dalam sinkronisasi target SDGs. Transparansi adalah kunci,” paparnya.
Terverifikasi Dewan Pers