Rincian Anggaran Pembangunan IKN Hingga 2028
Basuki merinci kebutuhan anggaran pembangunan IKN tahap kedua sebagai berikut:
Tahun 2025: Rp14,4 triliun, dialokasikan untuk proyek jalan, kawasan legislatif, dan yudikatif di KIPP IKN.
Tahun 2026: Rp17,08 triliun, ditambah tambahan anggaran Rp4,1 triliun yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tahun 2027: Rp14,64 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan ekosistem kawasan.
Tahun 2028: Rp2,68 triliun untuk penyelesaian akhir dan optimalisasi fasilitas di KIPP.
Dengan alokasi anggaran tersebut, diharapkan pusat pemerintahan di IKN akan berdiri kokoh dan siap beroperasi secara penuh pada tahun 2028.
IKN Siap Sambut Gelombang Investasi Baru
Selain pembangunan infrastruktur pemerintahan, Basuki juga memastikan bahwa kawasan IKN kini sudah mulai menarik investasi dari berbagai sektor. Pembangunan jalan di KIPP 1B menjadi bukti kesiapan IKN menyambut masuknya investor.
“Investasi mulai masuk dan kita harus menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Ini menjadi langkah penting agar IKN tak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat ekonomi baru,” tambah Basuki.
Di sisi lain, OIKN terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target, baik dari sisi teknis maupun pendanaannya.
Mewujudkan Visi Kota Cerdas dan Hijau
Sudiro Roi Santoso menegaskan bahwa seluruh pembangunan di IKN mengacu pada visi besar sebagai kota hijau, pintar, dan berkelanjutan.
Dengan memperhatikan lingkungan dan teknologi, IKN diharapkan menjadi model kota masa depan yang tak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi negara, tetapi juga sebagai magnet inovasi dan investasi global.
“Kita tidak ingin sekadar memindahkan ibu kota, tapi membangun peradaban baru yang cerdas dan berkelanjutan. Maka dari itu, elemen-elemen pendukung seperti transportasi cerdas, smart city system, hingga green building menjadi prioritas dalam pembangunan tahap kedua ini,” pungkas Roi.
