Home Borneo Migrasi ke IKN Berpotensi Munculkan Ketimpangan Penduduk dan Layanan Publik
BorneoNews

Migrasi ke IKN Berpotensi Munculkan Ketimpangan Penduduk dan Layanan Publik

Share
Share

IKNPOS.ID – Wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), seperti Kabupaten Penajam Pase Utara (PPU) dan kota Balikpapan diprediksi memiliki potensi masalah ketimpangan penduduk dan layanan dasar jika terjadi migrasi besar-besaran ke IKN.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur menyoroti ancaman stunting sebagai salah satu dampak serius dari lonjakan populasi ini.

Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr. Nurizky Permanajati, saat ini tercatat lebih dari 7.000 pendatang telah bermukim di kawasan IKN.

“Tahun depan diperkirakan akan bertambah sekitar 3.500 jiwa lagi,” ujarnya saat Sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Selasa, 5 Agustus 2025.

Ia juga menjelaskan, kepadatan penduduk yang meningkat tersebut mendorong kenaikan angka stunting di wilayah sekitar IKN.

“Sampling terbaru kami menunjukkan prevalensi stunting naik 7 persen di PPU dan 5 persen di Balikpapan,” terang Nurizky.

Penyebab Meningkatnya Stunting

Meningkatnya angka stunting disebabkan oleh ketidaksiapan layanan dasar seperti sanitasi, gizi, air bersih, serta akses kesehatan dan pendidikan.

Ia menekankan pentingnya menjadikan PPU dan Balikpapan sebagai wilayah prioritas dalam program percepatan penurunan stunting dan penguatan keluarga berencana.

Jika tidak segera ditangani, ketimpangan layanan ini bisa menjadi beban tambahan, baik bagi daerah tujuan migrasi maupun daerah asal para pendatang.

Sebagai respons, BKKBN telah menjalin koordinasi dengan Otorita IKN untuk penerapan pendataan “by name by address” yang lebih presisi. Pendataan ini ditujukan untuk mengidentifikasi keluarga yang berisiko stunting, sehingga intervensi dapat dilakukan secara hulu dan terarah.

Nurizky mengajak seluruh pihak, termasuk Pemprov, Pemda, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk bersinergi dalam mengelola urbanisasi IKN.

“Kita harus pastikan perpindahan ini tidak menambah kesenjangan sosial, tetapi menjadi peluang memperkuat inklusi pembangunan dari kota ke desa,” katanya.

Share
Related Articles
Borneo

Pelaku Usaha di Serambi IKN Diimbau Bayar Pajak Secara Online

IKNPOS.ID - Pelaku usaha tempat makan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),...

KIPI Maloy harus direvitalisasi
Borneo

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Kembalikan Mobil Dinas Rp8,49 Miliar

IKNPOS.ID  - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud secara resmi memutuskan mengembalikan mobil...

News

Dinsos Kaltim Beri Terapi Mental untuk 100 Penyintas Kebakaran di Paser

IKNPOS.ID - Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat membantu ratusan...

News

BPKH Catat Rekor Nasional, 95,69 Persen Rekomendasi BPK Tuntas

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menunjukkan kinerja tata kelola yang kuat...