IKNPOS.ID – Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) bukan hanya bersifat pembangunan, tetapi juga bagian dari membentuk peradaban baru.
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai potensi investasi IKN yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
“IKN hadir bukan sekedar sebagai pusat pemerintahan baru, tapi laboratorium hidup model kota masa depan Indonesia,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai potensi investasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa.
Related Post
Menurut sosok yang biasa disapa Pak Bas itu, investasi di IKN bukan hanya persoalan pembangunan, melainkan juga bagian dari membentuk peradaban baru yang berakar kuat dan mengarah ke dunia.
Pembangunan IKN yang bakal menjadi pusat pemerintahan Indonesia itu merupakan proyek prioritas nasional yang secara hukum memiliki undang-undang serta anggaran yang sudah disiapkan.
Fokus Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
Pembangunan difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) 1A terdapat istana dan di sebelah kanan legislatif, serta di sebelah kiri yudikatif. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B sudah dimulai dengan sejumlah investasi yang masuk.
“Kepala negara perintahkan pembangunan yudikatif dan legislatif segera diselesaikan dalam tiga tahun,” jelasnya.
Dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, disetujui sekitar Rp48,8 triliun.
Dari catatan Otorita IKN investasi yang telah berjalan untuk pembangunan IKN hingga kini mencapai lebih kurang Rp65,73 triliun, investasi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sektor hunian mencapai sekitar Rp63,3 triliun, serta sektor jalan terowongan multi utilitas (MUT) kisaran Rp71,8 triliun.
Pak Bas juga menjelaskan, perusahaan yang tertarik untuk terlibat dalam dalam pembangunan IKN berasal dari dalam maupun luar negeri.
Terverifikasi Dewan Pers