DPR Soroti Minimnya Akses Transportasi Menuju IKN: Potensi Biaya Mobilitas Capai Rp2.920 Triliun per Tahun

DPR Minta Pemerintah Evaluasi

Bambang, yang juga Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh mengabaikan aspek transportasi.

“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” tegasnya.

Pembangunan IKN Butuh Anggaran Rp48,8 Triliun hingga 2028

Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap bahwa kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga akhir masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 2028 diperkirakan mencapai Rp48,8 triliun.

Anggaran ini tak hanya untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, tetapi juga mencakup kawasan perkantoran dan hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).