Dari penerapannya, sejumlah pengamat mengingatkan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Dengan kebutuhan yang berbeda pula.
Karena itulah dibutuhkan adanya pemetaan dalam menjalankan program revitalisasi ini.
“Ada daerah yang paling mendesak ruang kelas. Ada yang krisis guru. Ada yang kekurangan akses internet, makan bergizi. Jadi beda-beda. Kalau prioritas ditetapkan tanpa peta kebutuhan,” tutur pengamat Pendidikan sekaligus CEO dan Founder platform edukasi Jurusanku, Ina Liem saat dihubungi Disway, pada Selasa 26 Agustus 2025.
Dia turut menjelaskan langkah pemetaan ini sendiri juga dapat mencegah terjadinya kebocoran dana. Sehingga program Revitalisasi dan Renovasi ini aman dari Politik Anggaran.
“Kalau kita melihat pengalaman sebelumnya, kebocoran dana BOS dan PIP sering dibiarkan. Tapi anggarannya justru terus ditambah. Itu menimbulkan kekhawatiran program prioritas dan rehabilitasi 2026 bisa terjebak dalam pola yang sama. Anggaran naik. Tapi masalah mendasar tidak pernah dibenahi,” tegas Ina.
Program Renovasi dan APBN
Serupa dengan penuturan Ina di atas, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat juga menekankan pentingnya pengujian efektivitas dari program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut.
Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan demi menghindari adanya kemungkinan pelebaran defisit APBN.
“Jika ingin defisit tidak melebar, Pemerintah harus berani menunda program mercusuar yang belum teruji efektifitasnya, melakukan moratorium proyek infrastruktur baru yang tidak mendesak, dan melakukan audit menyeluruh atas belanja K/L yang duplikasi,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway.
Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan untuk dapat membiayai program Revitalisasi dan Renovasi Sekolah tersebut, maka dibutuhkan juga penerimaan pajak yang kuat.
Dalam hal ini, dirinya menjelaskan perpajakan tak boleh berhenti pada menaikkan tarif.
Digitalisasi, integrasi data, pembenahan pajak daerah, pengurangan insentif tidak tepat sasaran, serta pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital harus menjadi prioritas.
