IKNPOS.ID – Perkembangan aset kripto, terutama Bitcoin, dalam satu dekade terakhir benar-benar mengubah cara pandang dunia.
Kalau dulu Bitcoin hanya dianggap sebagai investasi alternatif untuk kalangan ritel, kini situasinya jauh berbeda.
Bahkan, sejumlah negara mulai menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan strategis nasional.
Related Post
Cara memperolehnya pun beragam, mulai dari pembelian langsung di pasar, penambangan (mining), penyitaan hasil tindak kejahatan siber, hingga donasi publik.
Hingga awal 2025, tercatat enam negara memimpin kepemilikan Bitcoin terbanyak di dunia.
1. Amerika Serikat – ±198.000 BTC
Amerika Serikat menempati posisi puncak dengan estimasi cadangan 198 ribu BTC. Mayoritas berasal dari penyitaan dalam kasus besar, seperti Silk Road dan peretasan Bitfinex.
Uniknya, strategi ini membuat AS tidak perlu membeli langsung di pasar, tapi tetap bisa mengamankan cadangan kripto bernilai miliaran dolar AS.
2. China – ±194.000 BTC
China berada di posisi kedua dengan sekitar 194 ribu BTC. Sebagian besar cadangan ini berasal dari pengungkapan skema Ponzi PlusToken pada 2019.
Meskipun perdagangan kripto dilarang di dalam negeri, pemerintah Tiongkok memilih menyimpan Bitcoin tersebut sebagai aset strategis jangka panjang.
3. Inggris Raya – ±61.000 BTC
Inggris memiliki cadangan 61 ribu BTC, yang sebagian besar berasal dari penyitaan kasus pencucian uang dan penipuan digital.
Kepemilikan ini memberi fleksibilitas tambahan bagi pemerintah dalam mengelola aset negara di tengah era ekonomi digital.
4. Ukraina – ±46.351 BTC
Ukraina menjadi contoh unik. Sejak pecahnya konflik pada 2022, negara ini menerima dukungan publik global berupa donasi Bitcoin yang kini mencapai 46.351 BTC.
Bitcoin di sini berperan penting dalam membantu pembiayaan negara di masa krisis.
5. Bhutan – ±11.000–13.000 BTC
Bhutan mungkin negara kecil, tapi strateginya besar. Mereka menambang Bitcoin menggunakan energi hidroelektrik, sehingga cadangan mencapai 11–13 ribu BTC.
Pendekatan ini sejalan dengan komitmen energi hijau dan memberi tambahan pendapatan negara.
Terverifikasi Dewan Pers