Tolak Usulan Moratorium IKN, DPR: Pembangunan Bisa Mangkrak, Negara Rugi Besar!

Pemerintah Tetap Gas Penuh: Tahap Dua Jalan Terus!

Meski terjadi perdebatan politik, pemerintah tampaknya tidak goyah. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN tetap berjalan. Bahkan, Presiden Prabowo sudah mengalokasikan dana Rp 48,8 triliun untuk tahap dua pembangunan hingga 2028.

“Pagu indikatif tahun 2026 sebesar Rp 5,5 triliun, tapi kami ajukan tambahan Rp 16,13 triliun,” ujar Basuki. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan gedung dan hunian legislatif serta yudikatif, lengkap dengan infrastruktur pendukungnya.

Rencananya, proyek-proyek baru akan mulai ditenderkan akhir Juli 2025. Fokus pemerintah ke depan adalah menyelesaikan kawasan pusat pemerintahan, termasuk istana presiden, gedung DPR, dan fasilitas pendukung lainnya.

Antara Kepentingan Politik dan Masa Depan Negara

Polemik soal moratorium ini menggambarkan tarik ulur kepentingan antara keberlanjutan proyek strategis nasional dan realitas fiskal negara. Bagi sebagian pihak, pembangunan IKN adalah simbol masa depan Indonesia.

Namun di sisi lain, ada yang menilai perlu jeda untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.