IKNPOS.ID – Proses tender untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai pada akhir Juli 2025. Kepastian itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Menurutnya, total ada 15 proyek paket pekerjaan yang akan dilelang untuk mendukung pembangunan gedung-gedung lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Fase pertama untuk jalan dan moda transportasi kan sudah berjalan, sekarang dilanjutkan untuk kawasan yudikatif dan legislatif. Nah akhir bulan ini kita mulai tender,” ujar Basuki, Jumat, 18 Juli 2025.
Basuki menegaskan, anggaran untuk pembangunan tahap ini telah disetujui oleh Kementerian Keuangan, termasuk dana untuk uang muka pekerjaan konstruksi. Target pengerjaan fisik dimulai pada Agustus hingga September 2025.
“Total nilai kegiatan ini mencapai Rp20 triliun, dan akan terus bertambah. Total keseluruhan proyek pembangunan kawasan ini mencapai Rp48,8 triliun, dan akan dilakukan bertahap hingga tahun-tahun mendatang,” jelasnya.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN bagian dari PSN
Basuki mengaku pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian tahun 2028.
“Instruksi Presiden jelas, seluruh kawasan ini harus selesai tahun 2028. Karena itu, kita mulai lebih awal di 2025 agar target bisa tercapai,” tegas Basuki.
Saat ini, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan konektivitas ke zona 1A, 1B, dan 1C juga terus dikebut untuk mendukung mobilitas dan persiapan pembangunan fisik lembaga negara.
Kehadiran proyek ini juga mendukung kelanjutan investasi yang sudah melakukan groundbreaking sebelumnya.
Kawasan legislatif dan yudikatif akan menjadi simbol penting kehadiran negara di ibu kota baru, sekaligus menandai tahap lanjutan pembangunan pusat pemerintahan Indonesia masa depan.
