Meski pejabatnya belum ditahan, namun status keduanya sebagai tersangka adalah indikasi kuat keterlibatan internal LPEI dalam pusaran korupsi ini.
KPK mencurigai ada benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan Debitur PT PE.
Diduga ada kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit. Hal ini menjadi indikasi kuat dugaan “main mata.”
Related Post
Direktur LPEI diduga memerintahkan bawahannya tetap memberikan kredit. Meskipun sesungguhnya tidak layak.
PT Petro Energy diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice. Dugaan lainnya adalah window dressing pada laporan keuangan. Yang terakhir menggunakan fasilitas kredit tidak sesuai tujuan perjanjian.
Modus Licik di Balik Bobroknya Tata Kelola Keuangan Negara
Ini puncak kebejatan moral. KPK secara mengejutkan mengungkap adanya permintaan Direksi LPEI kepada para debitur. Kodenya ‘uang zakat’.
“Dari keterangan para saksi memang ada namanya ‘uang zakat’ yang diberikan oleh para debitur kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit. Besaran ‘uang zakat’ sekitar 2,5 hingga 5 persen dari nilai kredit yang diberikan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo.
Istilah ‘uang zakat’ tidak hanya berdasarkan pengakuan saksi. Tetapi diperkuat dengan Barang Bukti Elektronik (BBE) yang telah disita KPK.
Diduga kuat, praktik kotor ini terencana dan terorganisir. Bukan sekadar insiden sporadis.
Guru Besar Investasi & Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Profesor Imron Mawardi, menganalisis kode-kode seperti ‘uang zakat’ atau ‘sembako’.
Menurutnya, kode tersebut adalah upaya pelaku mengkamuflase komunikasi suap agar tidak terdeteksi.
“Ini kan komunikasi. Misalnya kalau orang mau menyuap gitu ibaratnya. Kan gak mungkin ngomong. Dia (pelaku) menggunakan kode-kode. Misalnya sembakonya ada dikirim. Ini kan hanya untuk mengkamuflase saja,” ujar Imron saat dikonfirmasi Disway pada Jumat, 11 Juli 2025.
Imron menegaskan kasus ini tentu sangat berdampak. Karena modal LPEI murni modal pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers