IKNPOS.ID – Bukan hanya infrastruktur fisik yang menjadi fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), tetapi juga meliputi transformasi tata kelola aset negara yang berkelanjutan.
Dalam semangat tersebut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, bersama Komisi XIII DPR RI melakukan peninjauan Barang Milik Negara (BMN) di Kawasan IKN, Sabtu, 26 Juli 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta tindak lanjut rencana strategis serah terima aset negara Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Related Post
Kunjungan reses ini dipimpin oleh anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, dan turut dihadiri perwakilan dari Kemensetneg, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Rombongan meninjau pengelolaan gedung dan fasilitas, mulai dari Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kemensetneg, Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, hingga Rumah Sakit Umum Pusat IKN.
Komisi XIII DPR Apresiasi Progres Pembangunan IKN
Sebagai bagian dari mitra kerja Kemensetneg, Franky menyampaikan apresiasinya atas progres pembangunan infrastruktur yang dinilainya telah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Oleh karena itu, tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Franky menyampaikan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan aset-aset negara yang ada di IKN.
“Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan. Sebagai Komisi XIII DPR, kami memberi dukungan untuk Setneg untuk sedapat mungkin ada kementerian yang dioperasikan, misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), itu bisa disisir dulu,” jelasnya.
Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan aset negara di Ibu Kota Nusantara dilakukan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi jangka panjang.
Terverifikasi Dewan Pers