IKNPOS.ID – Puluhan ribu driver ojek online (ojol) siap kepung Istana pada Senin, 21 Juli 2025 dalam Aksi 217. Mereka menuntut kehadiran UU Transportasi Online dan pembagian pendapatan yang adil. Jakarta pun terancam lumpuh.
Diperkirakan sekitar 50 ribu pengemudi ojol dari berbagai platform siap menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran yang dinamakan Aksi 217, dengan titik utama di sekitar Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Ketua Umum Asosiasi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap nasib para pengemudi online.
“Sekitar 50 ribu pengemudi transportasi online secara gabungan, roda dua ojol, roda empat driver online, dan kurir online lintas platform aplikasi akan melakukan demo besar kembali pada Senin, 21 Juli 2025. Kami menamai aksi ini sebagai Korban Aplikator Kepung Istana Presiden dan Lumpuhkan Aplikasi Massal atau Offbid Massal Aksi 217 di Istana dan sebagian Jakarta,” ujar Igun dalam keterangannya, Minggu, 20 Juli 2025.
Ia menegaskan bahwa Aksi 217 akan berdampak signifikan terhadap operasional jasa transportasi online dan pengiriman barang di Ibu Kota.
“Demo ojol Aksi 217 akan lumpuhkan sebagian Jakarta,” tambahnya.
Masyarakat Diimbau Waspada dan Antisipasi Kebutuhan Transportasi
Igun menyarankan agar masyarakat bersiap-siap mencari alternatif transportasi karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal selama aksi berlangsung.
“Karena sebagian besar pengemudi online dan kurir online akan mogok massal,” ujarnya.
Aksi ini disebut akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah unjuk rasa ojol. Para pengemudi kecewa karena Presiden Prabowo Subianto dinilai belum memberikan respons konkret terhadap tuntutan-tuntutan mereka, bahkan justru menyetujui kenaikan tarif ojol hingga 15 persen, yang dinilai kontra produktif.
“Persoalan tuntutan aksi sebelumnya secara berlarut-larut bahkan membuat suatu keputusan kontra produktif yaitu menaikkan tarif ojol hingga 15 persen,” ungkap Igun.
Terverifikasi Dewan Pers