Tujuh Kecamatan di Kukar dan Penajam Direncanakan Masuk Daerah Khusus IKN

IKNPOS.ID - Bentuk pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) tengah dirancang untuk menaungi wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim). Sebanyak tujuh kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) direncanakan masuk dalam cakupan Daerah Khusus IKN yang luasnya mencapai 252.000 hektare, atau empat kali luas DKI Jakarta. Namun, Otorita IKN belum membeberkan kecamatan mana saja yang bakal masuk dalam Pemdasus IKN. Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena, saat ini ada 32 kelurahan dan 22 desa di 7 kecamatan yang kemungkinan akan masuk dalam pemerintahan daerah khusus IKN. Thomas mengaku, pemerintah tengah memfinalisasi bentuk pemerintahan baru tanpa struktur kota dan kabupaten. Wilayah ini akan langsung dipimpin Kepala Otorita setingkat gubernur, tanpa DPRD, sesuai dengan rencana yang telah dikaji sejak era Presiden Joko Widodo dan akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Rencananya kita hapus kota dan kabupaten. Biarlah Presiden menunjuk Kepala Otorita sebagai pemimpin tertinggi setingkat gubernur. Nanti kita atur bagaimana desa-desa dikelola. Ini sedang kita konsep dan fasilitasi,” ujar Thomas, Jumat, 6 Juni 2025. Thomas menambahkan, sistem pemerintahan di IKN akan berbeda dari provinsi lainnya. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran dan percepatan kerja, yang selama ini terkendala oleh struktur pemerintahan yang berlapis. Ia juga menegaskan bahwa Otorita IKN kini memiliki wewenang penuh sebagai satuan pemerintahan setingkat provinsi dan berkedudukan setara kementerian. “Saya pribadi tidak setuju jika tetap ada struktur kota dan kabupaten. Itu hanya akan habiskan anggaran dan membuat kerja tidak cepat,” tegasnya. Dalam proses penyusunan Pemdasus ini, OIKN bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Udayana. Pemerintah menargetkan sistem pemerintahan daerah khusus ini bisa berlaku penuh pada 2028, bersamaan dengan perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Thomas mengungkapkan bahwa dalam penetapan wilayah IKN seluas 252 ribu hektare, sempat ada 20 desa yang terpotong, sehingga saat ini OIKN masih memvalidasi data wilayah secara detail. Meski di lapangan sempat mendapat protes, ia menyampaikan hal itu sebagai bagian dari dinamika pembangunan.

Esnoe Wardhana

Investasi Sukuk Ritel SR022 Lewat Aplikasi wondr Cashback Rp15 Juta

Harga Pi Network Terkoreksi, Pola Triple-Bottom Picu Potensi Lonjakan Jelang Pi2Day

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Skema KPBU, Solusi Pembangunan Ibu Kota Nusantara Tanpa Membebani APBN

Mana yang Mencapai $5 Lebih Dulu, Cardano atau Pi Network?

Liverpool Siap Pecahkan Rekor Demi Florian Wirtz: Berani Bayar Rp2,47 Triliun?

Pi Coin Tertekan, Unilabs Finance Jadi Pelarian Baru Investor Kripto