Rp800 Triliun Dana Gelap Mengalir Lewat Kripto, GAFI Peringatkan Dunia Termasuk Indonesia!

IKNPOS.ID – Lembaga pengawas keuangan internasional, Financial Action Task Force (FATF) atau dalam bahasa Prancis dikenal sebagai Groupe d'action financière (GAFI), kembali menyerukan tindakan global yang lebih tegas untuk mengawasi risiko transaksi kripto, terutama yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Dalam laporan terbarunya yang dirilis pada akhir Juni 2025, GAFI mengungkap bahwa sepanjang tahun 2024 terjadi transaksi mencurigakan senilai lebih dari US$51 miliar (sekitar Rp825 triliun) yang mengalir melalui ribuan dompet digital ilegal. Ribuan Dompet Gelap dan Aliran Dana Kriminal Laporan GAFI menyebut bahwa sebagian besar transaksi gelap tersebut melibatkan stablecoin, yaitu mata uang digital yang nilainya dikaitkan dengan aset stabil seperti dolar AS. Stablecoin yang sejatinya diciptakan untuk mempermudah transaksi lintas negara justru kini menjadi alat favorit pelaku kriminal karena likuid dan sulit dilacak secara real-time. Yang paling mengkhawatirkan, GAFI menyoroti keterlibatan Korea Utara yang disebut aktif menggunakan aset kripto – termasuk stablecoin – untuk mendanai program senjata dan operasi siber mereka. Negara tersebut dituding menjadi salah satu pelaku utama dalam jaringan cybercrime global yang berbasis blockchain. Tak hanya itu, GAFI juga menemukan pola penggunaan dompet kripto anonim (non-custodial wallet) untuk menyembunyikan identitas pengguna, menyamarkan sumber dana, dan mentransfer aset digital ke berbagai yurisdiksi dengan pengawasan rendah. "Dengan aset virtual yang pada dasarnya tidak memiliki batas, kegagalan regulasi di satu yurisdiksi dapat berdampak global," kata FATF dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Senin 30 Juni 2025. Insiden Keamanan Besar: Bybit Jadi Korban Peretasan Dalam periode yang sama, salah satu bursa kripto global yang cukup populer di Asia, Bybit, dilaporkan mengalami peretasan besar senilai US$1,5 miliar (sekitar Rp24 triliun). Insiden ini menambah daftar panjang serangan siber terhadap platform kripto yang belum sepenuhnya dilindungi sistem keamanan kelas institusional. Bybit mengonfirmasi bahwa sebagian besar aset yang dicuri berbentuk stablecoin dan Ethereum, yang kemudian dilacak mengalir ke beberapa platform DeFi anonim serta mixer kripto seperti Tornado Cash. Kejadian ini memicu reaksi keras dari berbagai otoritas keuangan internasional yang menilai bahwa mekanisme perlindungan konsumen dan pengawasan transaksi digital masih jauh dari ideal, terutama dalam ekosistem kripto yang berkembang pesat tanpa regulasi yang seragam. FATF Desak Negara Anggota Percepat Implementasi Regulasi Kripto Melalui laporan tersebut, GAFI mendesak lebih dari 200 negara dan yurisdiksi anggota untuk: Mempercepat penerapan “Travel Rule”, yakni regulasi yang mewajibkan penyedia jasa aset virtual (VASP) untuk mengidentifikasi pengirim dan penerima dalam setiap transaksi. Mengawasi dengan ketat penggunaan dompet digital anonim dan platform peer-to-peer. Meningkatkan kerja sama internasional dalam menelusuri dan membekukan dana hasil kejahatan yang dikonversi ke aset kripto. GAFI juga menilai bahwa banyak negara belum menerapkan standar minimal pengawasan yang direkomendasikan, termasuk pemantauan aktivitas exchange lokal, audit VASP, dan sistem pelaporan transaksi mencurigakan. Posisi Indonesia dalam Regulasi Aset Digital Indonesia sendiri telah melakukan beberapa langkah awal dalam mengatur perdagangan aset digital. Melalui Bappebti, pemerintah mengatur perdagangan kripto sebagai komoditas digital, bukan alat pembayaran. Namun, pengawasan terhadap transaksi lintas batas, dompet non-custodial, dan penggunaan stablecoin masih menjadi tantangan besar. Apalagi, hingga kini belum semua exchange lokal menerapkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan (STR) yang terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dunia Tak Bisa Lagi Abaikan Risiko Kripto Seruan GAFI ini menegaskan bahwa meski aset digital menawarkan inovasi luar biasa, tetap ada risiko besar yang perlu diawasi secara serius. Tanpa kerangka hukum dan pengawasan global yang kuat, kripto bisa berubah menjadi alat utama kejahatan lintas negara, pendanaan ekstremisme, dan destabilitas sistem keuangan. Dengan kerugian hingga ratusan triliun rupiah dalam satu tahun, komunitas internasional kini dihadapkan pada pilihan kritis: meregulasi atau menuai risiko lebih besar di masa depan.

Samsung Trifold Siap Rilis Akhir 2025, Ini Bocoran Spesifikasinya

Ini Cara Mudah Klaim Saldo Dana Gratis dengan Cara Shopee Affiliate Program

Xiaomi Rancang Chip XRING O2 Serba Guna, Bisa Dipakai di HP hingga Mobil!

Uang Habis Saat Belanja Online? Ini Trik Dapat Saldo Dana Gratis!

Afdal Namakule

Related Posts

Samsung Trifold Siap Rilis Akhir 2025, Ini Bocoran Spesifikasinya

Ini Cara Mudah Klaim Saldo Dana Gratis dengan Cara Shopee Affiliate Program

Xiaomi Rancang Chip XRING O2 Serba Guna, Bisa Dipakai di HP hingga Mobil!

Prakiraan Cuaca Kaltim, 30 Juni 2025: Langit Nusantara Didominasi Cerah Berawan

Bintang Empat

Rumah Prabowo Rp 166 Juta Cicilan Rp 500 Ribuan, Minimalis Scandinavian Full Bangunan, Syarat Cuma KTP & Kartu Keluarga

Rumah Prabowo Rp 166 Juta, Desain Minimalis Scandinavian, Full Bangunan Plus Dapur, Tak Perlu Renovasi Lagi

5 Ide Desain Taman Dalam Rumah dan Tips Memilih Tanaman, Sulap Hunian Jadi Asri

5 Inspirasi Gambar Pagar Minimalis Modern, Pilih yang Mana?

Keren! Taksi Terbang Buatan Hyundai Diuji Coba di IKN Juli 2024

Ini Daftar 27 Pejabat Baru di Jajaran OIKN

IKN Jadi Percontohan SDM tanpa Stunting, Bagaimana Caranya?

Progres Kawasan Inti IKN Sudah Mencapai 82 Persen, Ini Target Utamanya

Samsung Trifold Siap Rilis Akhir 2025, Ini Bocoran Spesifikasinya

Ini Cara Mudah Klaim Saldo Dana Gratis dengan Cara Shopee Affiliate Program

Xiaomi Rancang Chip XRING O2 Serba Guna, Bisa Dipakai di HP hingga Mobil!

Uang Habis Saat Belanja Online? Ini Trik Dapat Saldo Dana Gratis!