IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mengarahkan fokus pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Rencana ini muncul di tengah kebutuhan mendesak akan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern di Serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini diambil setelah opsi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten PPU baru dinyatakan tidak memungkinkan.
Related Post
“TPST itu kan opsi terakhir kita, karena kita ini kan enggak bisa membangun TPA. Sehingga pemerintah pusat itu hanya bisa membangun TPST, harus ada proses pengelolaan. Kalau di IKN kan sudah ada,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) PPU, Safwana, beberapa Waktu lalu.
Menurut Safwana, regulasi nasional kini memang lebih mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis pengurangan dan daur ulang, bukan lagi model pembuangan terbuka seperti TPA konvensional.
Dalam skema ini, TPST menjadi pusat aktivitas pemilahan, pengolahan organik, daur ulang anorganik, hingga pengolahan residu yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyatakan kesiapannya mendukung pembangunan TPST di daerah-daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk PPU.
Namun, daerah juga dituntut untuk memenuhi sejumlah syarat teknis, mulai dari kesiapan lahan, penyusunan Detail Engineering Design (DED), hingga kelengkapan dokumen pengajuan.
Safwana mengungkapkan bahwa keberadaan TPST nantinya tidak hanya akan berdampak pada efisiensi pengelolaan sampah, tetapi juga membuka peluang baru dalam pemberdayaan masyarakat lokal.
“Dampaknya itu untuk pengurangan sampah kita, pemberdayaan masyarakat kita karena di dalamnya ada produk-produk yang dihasilkan. Setelah itu nanti hasilnya bisa menjadi peluang investasi,” katanya.
Di dalam ekosistem TPST, limbah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dan kertas dapat diproses untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut menjadi produk daur ulang.
Terverifikasi Dewan Pers