IKNPOS.ID – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) telah mendapaatkan persetujuan pemerintah untuk melakukan pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah dan mengakuisisi bank umum syariah. Aksi ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan BTN Syariah dan industry syariah nasional.
Hal ini disampaikan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir usai menghadaridi Indonesia Sharia Forum di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Menurut dia bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan aksi korporasi tersebut. Persetujuan tersebut memungkinkan BTN Syariah untuk mengakuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai bagian dari rancangan spin-off UUS.
Terkait spin off tersebut, Direktur di PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI) Reza Priyambada mengatakan, spin off tersebut akan berdampak positif memperlincah BTN Syariah dalam menggarap potensi pasar ke depan. Spin off tersebut juga akan berimbas positif terhadap induknya BTN.
“BTN Syariah bisa lebih mandiri menjangkau pasar, pendanaan, dan pengembangan jaringan, karena dengan statusnya sebagai bank beridiri sendiri akan memiliki kebijakan sendiri untuk menentuk strategi ke depan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Selain itu, dia mengatakan, BTN Syariah bisa lebih agresif untuk memperkuat pasar, khususnya menjadi bank penyalur kredit kepemilikan rumah (KPR) syariah. Spin off tersebut juga mempermudah BTN Syariah untuk bisa menjalin kerja salam lebih luas dengan pihak ketiga maupun dengan berbagai merchant ke depan.
Sedangkan bagi induk, dia mengatakan, BTN (BBTN) akan diuntungkan dengan pertumbuhan BTN Syariah, karena masih bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Spin off ini bisa berdampak positif terhadap kinerja keuangan ke depan dan pergerakan harga saham BBTN.
Seementara iut, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengatakan, kehadiran bank syariah baru akan menjadi angin segar bagi sektor terhadap industry keuangan syariah nasional.
Terverifikasi Dewan Pers