IKNPOS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) berkerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kabupaten tanpa stunting.
Progres ditandai dengan prevalensi stunting yang terus menurun berkat penanganan dan mitigasi secara berkelanjutan.
“Dalam upaya penanganan dan pencegahan stunting, pemkab melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Kartanegara melakukan intervensi berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pemberian Makanan Bergizi (PMB),” ujar Bupati Kukar, Edi Damansyah, Selasa, 13 Mei 2025.
Related Post
Menurutnya, PMT dan PMB ini ditujukan bagi bayi dan anak balita yang berpotensi stunting, gizi buruk atau gizi kurang.
Termasuk sejumlah intervensi lain, baik melalui edukasi kepada orang tua, pelibatan kader, hingga memaksimalkan peran pos pelayanan terpadu (posyandu) di kabupaten penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
“Berbagai program dan aksi ini dilakukan secara konsisten sebagai langkah menuju target zero stunting dimulai dari tanpa adanya stunting baru di Kabupaten Kukar, sehingga perlu dilakukan percepatan dengan pelaksanaan langkah konkret melalui gerakan intervensi serentak,” katanya.
Ia optimis ke depan tidak ada penambahan stunting baru karena berdasarkan data yang ada dari tahun ke tahun kabupaten ini terus mengalami penurunan kasus stunting, karena semua pihak bergerak seirama untuk sama-sama mewujudkan cita-cita tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun, seperti prevalensi stunting di Kukar dari 27,1 persen pada 2022, turun menjadi 17,6 persen pada 2023, dan turun lagi menjadi 14,6 persen pada 2024.
“Saya berharap semua pihak tidak bosan bergotong-royong menuntaskan persoalan stunting maupun gizi kurang. Mari kita berdayakan semua pihak terkait, terutama di desa atau kelurahan, karena di unsur pemerintahan dasar ini telah memiliki posyandu dan unsur lainnya,” kata Edi.
Unsur pendukung selain posyandu itu mulai dari kepala desa/ lurah sebagai penanggungjawab, yang kemudian dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan setempat seperti PKK, karang taruna, hingga pengurus RT.
Terverifikasi Dewan Pers