IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan geliat progresif. Salah satu tonggak penting yang baru saja dicapai adalah selesainya pembangunan Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 yang berlokasi di kawasan inti IKN, Kalimantan Timur. Proyek prestisius ini digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai konstruksi sebesar Rp902,6 miliar.
Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko mengatakan, kawasan perkantoran ini kini telah memasuki tahap pemeliharaan dan sepenuhnya siap digunakan.
Kompleks Kemenko 3 dibangun sebagai fasilitas penunjang utama dalam menjalankan roda pemerintahan di ibu kota negara yang baru. Fasilitas ini dirancang untuk menjadi tempat kerja perdana bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tahap awal relokasi pemerintahan.
Kompleks megah ini terdiri dari empat menara utama, sebuah Multifunction Hall, serta jembatan pejalan kaki sepanjang 254 meter bernama 2nd Walkway. Dari segi kapasitas, gedung ini mampu menampung 1.375 ASN, lengkap dengan area parkir untuk 120 mobil dan 120 sepeda.
Sarana ini dirancang bukan hanya dari sisi fungsi, namun juga memperhatikan efisiensi, kenyamanan, dan integrasi dengan konsep kota pintar dan hijau yang diusung oleh IKN.
Keberhasilan pembangunan ini tak lepas dari perhatian langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke berbagai titik strategis di IKN pada 28 Mei 2025.
Dalam kunjungannya, Wapres meninjau progres pembangunan Jalan Tol Segmen 5B yang kini mencapai 70 persen. Jalan tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari Bandara Sepinggan menuju kawasan inti IKN hanya menjadi 50 menit.
Wapres Gibran juga menyambangi beberapa infrastruktur vital lainnya, seperti Rumah Sakit Abdi Waluyo (progres 75,6 persen), Universitas Gunadarma Kampus Digital (25 persen), serta Kantor Kemenko 3 Tower 1 dan Rumah Sakit Hermina yang sudah mulai beroperasi.
Peninjauan dilanjutkan ke Masjid Negara (progres 60 persen) dan Gereja Basilika Nusantara (4,63 persen), simbol toleransi beragama di pusat pemerintahan baru.
