Saatnya Negara Hadir
Kondisi ini tak bisa dibiarkan. Negara harus hadir dan mengambil peran strategis untuk menyelamatkan ekosistem buku nasional. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan:
1. Dana Abadi untuk Literasi dan Publikasi
Seperti halnya dana abadi pendidikan, pemerintah bisa membentuk badan khusus untuk mendanai penerbitan buku-buku berkualitas. Penulis tak lagi bergantung semata pada royalti, tetapi mendapatkan bayaran yang layak atas hasil intelektual mereka.
2. Subsidi Bahan Baku dan Pajak Khusus
Beban pajak dan harga kertas harus direformasi. Penerbit perlu insentif pajak dan subsidi bahan baku agar bisa tetap beroperasi tanpa harus mengorbankan kualitas atau memotong hak penulis.
3. Perlindungan Digital yang Tegas
Undang-undang harus hadir lebih tegas untuk memberantas pembajakan buku digital. Perlu penguatan platform legal seperti e-book resmi, perpustakaan digital, dan sistem jual beli buku daring yang aman dan adil.
4. Kemitraan Pemerintah–Swasta–Pendidikan
Buku ajar dan karya ilmiah bisa didanai oleh lembaga pengguna seperti kampus dan kementerian, sehingga tidak membebani dosen penulis maupun mahasiswa sebagai pembaca.
5. Mendorong Literasi sebagai Gaya Hidup
Budaya membaca harus dihidupkan kembali, dari sekolah hingga komunitas. Jika membaca menjadi gaya hidup, maka permintaan buku akan meningkat, dan industri penerbitan akan kembali bergairah.
6. Inkubator Kreatif untuk Penerbit Kecil dan Penulis
Negara juga perlu membangun inkubator bisnis kreatif untuk penerbit kecil dan pelatihan kewirausahaan bagi penulis. Ini akan mendorong terciptanya ekosistem berkelanjutan dari bawah.
Penulis Bukan Sekadar Pekerja Kata
Penulis adalah penjaga peradaban, penyalur cahaya di tengah kegelapan. Jika mereka lapar, sunyi, dan tak dihargai, maka bangsa ini perlahan kehilangan arah.
Kita tak bisa bicara tentang masa depan pendidikan dan kebudayaan jika para penulisnya bahkan tak mampu bertahan hidup.
Jika negara mampu memberi subsidi untuk pabrik, pupuk, dan jalan tol, mengapa sektor buku yang menopang intelektualitas bangsa justru diabaikan?