IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus jadi sorotan. Terbaru, Komisi II DPR RI mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
Usulan ini dinilai penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal pembangunan ibu kota baru.
“Kalau hanya eselon I yang hadir, ASN akan kehilangan arah dan motivasi. Harus ada kepemimpinan penuh di IKN agar birokrasi berjalan efektif,” kata Giri Ramanda Kiemas, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, kepada wartawan pada Minggu (27/4/2025).
Menurut Giri, kehadiran pemimpin tertinggi seperti Wakil Presiden bisa memperkuat semangat aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah. Sebab, kalau hanya sebagian kecil pejabat yang ditempatkan di IKN, semangat birokrasi bisa melemah.
Pemindahan ASN Harus Berkeadilan dan Manusiawi
Giri juga menegaskan, proses pemindahan ASN ke IKN harus dilakukan dengan pendekatan manusiawi, terukur, dan berkeadilan.
Ia mengingatkan bahwa ASN bukan sekadar “alat birokrasi”, tetapi manusia dengan hak hidup layak dan kepastian untuk keluarganya.
“Pemindahan ASN tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi simbolisasi pusat pemerintahan. Standar pelayanan minimal (SPM) harus benar-benar terpenuhi dulu sebelum pemindahan dilakukan,” tambahnya.
Artinya, sebelum mengharapkan ASN betah dan produktif di IKN, pemerintah wajib memastikan semua fasilitas dasar seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi tersedia dengan baik.
Masalah Fasilitas Dasar Jadi Sorotan
Senada dengan Giri, Deddy Yevri Sitorus, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, juga menyampaikan kekhawatirannya soal kesiapan IKN.
Ia menyoroti keterbatasan hunian dan layanan dasar yang sampai saat ini belum optimal.
“Jangan sampai ASN hanya menjadi pengisi ruang kosong. Mereka adalah manusia dengan kebutuhan nyata,” tegas Deddy.
Deddy mengingatkan, jika fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan belum memadai, beban sosial yang ditanggung ASN bisa sangat berat.
Apalagi banyak ASN yang akan membawa serta keluarganya ke tempat baru yang tentunya butuh banyak adaptasi.
Terverifikasi Dewan Pers