IKNPOS.ID – Pengawasan obat di apotek merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan dan efektivitas penggunaan obat oleh masyarakat luas.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat penerapan standar pengawasan secara optimal di banyak apotek.
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) cabang Tapanuli (https://pafitapanuli.org), Sumatera Utara, menempatkan pengawasan obat sebagai prioritas utama yang perlu segera diperbaiki dan diperkuat.
Related Post
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah masih ditemukannya peredaran obat yang tidak memenuhi standar kelayakan edar, termasuk obat yang sudah kedaluwarsa serta praktik penjualan obat keras tanpa adanya resep dokter di sejumlah apotek dan toko obat.
Kondisi ini tentu menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan farmasi.
PAFI Tapanuli (https://pafitapanuli.org) menegaskan bahwa apoteker memiliki peran sentral sebagai penjaga mutu dan distribusi obat.
Selain mengelola stok obat, apoteker wajib memastikan bahwa setiap produk obat yang dijual telah melewati proses validasi yang ketat dan disimpan sesuai dengan standar penyimpanan yang berlaku.
Di wilayah Tapanuli, PAFI (https://www.pafi.co.id) aktif menginisiasi peningkatan kompetensi apoteker melalui berbagai pelatihan dan workshop yang membahas regulasi terkini, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengawasan stok obat.
Program ini bertujuan membangun sistem pengawasan internal yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, pengawasan eksternal dari instansi pemerintah seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap sangat diperlukan sebagai kontrol tambahan.
Namun PAFI Tapanuli (https://pafitapanuli.org) menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak dapat hanya dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus menjadi kolaborasi antara apoteker, pemilik apotek, dan pemerintah daerah.
PAFI Tapanuli (https://pafitapanuli.org) juga menyerukan perlunya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kemajuan industri farmasi dan perkembangan teknologi informasi.
Terverifikasi Dewan Pers