IKNPOS.ID – Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Abdunnur membantah kabar telah menjalin kerja sama penambangan batu bara di hutan Pendidikan Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS), Lempake dengan Koperasi Putera Mahakam Mandiri.
Menurut Abdunnur, pihaknya tidak pernah menerima atau menyetujui tawaran kerja sama dengan Koperasi PMM terkait penambangan tersebut.
Sebelumnya, tersebar surat permohonan kerja sama penambangan dari Koperasi Putera Mahakam Mandira (PMM) ditujukan pihak Unmul sejak tahun 2024 silam. Surat ditanda tangani H Bustani Juhri ini menunjukan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Related Post
Abdunnur menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima atau menyetujui tawaran kerja sama itu.
“Tidak ada follow up dari Unmul atas surat permohonan tawaran kerja sama tersebut karena melalui disposisi Rektor ke Wakil Rektor (WR) 4 dan Dekan Fakultas Kehutanan tidak dapat di-follow up dan tidak disetujui. Jadi, surat penawaran kerja samanya tidak pernah direspons dan tidak ditindaklanjuti,” tegasnya mengutip NomorsatuKaltim, Kamis 10 April 2024.
Abdunnur, menyayangkan aksi penambangan batubara yang merugikan kampus. Pihaknya telah bersiap untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk dilaporkan kepada aparat hukum.
“Saya sangat menyayangkan adanya aktivitas pembukaan lahan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Pihak kami tidak pernah ada pemberian izin dari Unmul untuk pembukaan lahan. Apalagi kegiatan penambangan batubara pada kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Lempake,” ujarnya.
Abdunnur menegaskan, bahwa KRUS merupakan kawasan konservasi yang pengelolaanya diberikan oleh kementerian kehutanan kepada Universitas Mulawarman, terkhusus Fakultas Kehutanan untuk tujuan hutan pendidikan sejak 1974.
Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tidak dibenarkan untuk menjamah kawasan tersebut.
Abdunnur mengecam dan meminta dukungan dari berbagai pihak agar bersama-sama melindungi dan mengusut lebih lanjut pelaku pengerusakan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) itu.
“Dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat kami harapkan. Hal ini bukan hanya soal perusakan hutan saja, tapi juga masa depan hutan pendidikan dan kelestarian lingkungan agar tetap dapat diamankan,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers