IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberlakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berlangsung selama tiga bulan. Program itu terbukti mampu memicu minat masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan mendongkrak pendapatan mencapai Rp5 miliar per hari.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Samarinda Bambang Erryanto menegaskan, hari kedua pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, antusias masyarakat Kota Samarinda sangat luar biasa untuk membayar pajak kendaraannya.
“Kita sama-sama melihat respon masyarakat khususnya di Kota Samarinda, di Samsat induk ini saja luar biasa,” kata Bambang Erryanto, Rabu 9 April 2025.
“Artinya, layanan kita ini untuk mengantisipasi membeludaknya masyarakat. Kita membuka loket di dalam dan juga menambah sarana bus Samsat keliling, agar prosesnya lebih cepat,” tandasnya.
Bambang mengatakan, respons dan antusiasme masyarakat sangat tinggi. Setidaknya ada 3.600 orang per hari melakukan pembayaran PKB.
Jika biasanya, penerimaan pembayaran PKB antara Rp2 hingga Rp3 miliar, namun sejak ada program pemutihan peneriman melonjak menjadi Rp5 miiar.
“Biasanya tanpa ada pemutihan pajak kendaraan bermotor se Kaltim paling menerima Rp2 sampai Rp3 miliar per hari. dengan adanya program ini antusias masyarakat luar biasa, kemarin awal dibuka selama sehari se Kaltim mencapai kurang lebih Rp5 miliar penerimaan,” ungkaopnya.
Seorang warga bernama Andi Hasdiana warga Batu Cermin Sempaja Samarinda mengaku sangat bersyukur karena Gubernur Rudy memberlakukan pemutihan pajak kendaraan. Andi mengaku memiliki tunggakan pajak tapi hanya membayar tahu ini.
“Kami juga mengapresiasi kepada Samsat Samarinda, yang pelayanannya cepat dan ramah, sehingga kita masyarakat sangat antusias membayar pajak. Apalagi dengan THR spesial pemutihan pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Kebijakan Gubernur Rudy ini sejak awal diyakini mampu memberikan dampak besar dalam mendukung penerimaan PKB. Dengan penerimaan PKB yang besar, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
Terverifikasi Dewan Pers