IKNPOS.ID – Untuk mencegah bencana banjir di Desa Bukit Subur dan Kelurahan Riko, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (BPBD PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), merekomendasikan pihak terkait melakukan normalisasi sungai.
Rekomendasi yang dikeluarkan, untuk wilayah Desa Bukit Subur perlu segera dilakukan normalisasi sungai, karena sebagian besar sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan.
Termasuk banyak semak belukar yang tumbuh, tujuannya adalah untuk mempercepat proses surutnya air saat terjadi peningkatan debit air.
Sedangkan rekomendasi untuk wilayah Kelurahan Riko, diperlukan perbaikan jembatan dengan segera, karena jembatan ini merupakan akses utama warga RT 04 ke perkotaan yang menjadi satu-satunya penghubung masyarakat setempat.
Sedangkan jembatan tersebut saat ini mengalami kerusakan akibat arus sungai saat banjir, sehingga membahayakan bagi keselamatan warga.
“Rekomendasi ini dibuat karena tiap datang hujan lebat, dua wilayah ini kerap mengalami banjir, seperti pada Senin (21/4), banjir melanda 622 jiwa baik dari Bukit Subur maupun dari Riko,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten PPU, M. Sukadi Kuncoro, Selasa, 22 April 2025.
Ia menjelaskan, untuk banjir yang terjadi Senin kemarin, di Desa Bukit Subur melanda sembilan lingkungan RT, sedangkan di Kelurahan Riko terdapat satu RT yang terdampak.
Rinciannya adalah di Bukit Subur meliputi RT 01 terdapat 28 rumah atau 28 kepala keluarga (KK) dengan 111 jiwa, di RT 02 ada 19 KK dengan 63 jiwa, RT 03 terdapat 10 KK dengan 25 jiwa, RT 04 ada 24 KK dengan 79 jiwa.
Kemudian di RT 05 terdapat 12 KK dengan 38 jiwa yang terdampak banjir, RT 06 ada 22 KK dengan 72 jiwa, RT 07 ada 4 KK dengan 13 jiwa, RT 09 ada 1 KK dengan 4 jiwa, RT 10 ada 11 KK dengan 52 jiwa, sehingga total terdapat 131 rumah atau 131 KK dengan 457 jiwa.
“Sedangkan di Kelurahan Riko, kawasan yang terdampak banjir adalah di RT 04 yang dihuni oleh 50 rumah atau 50 KK dengan 165 jiwa, sehingga total dari dua desa/kelurahan ini terdapat 181 KK yang dihuni oleh 622 jiwa,” katanya.
Terverifikasi Dewan Pers