-
Skema penguncian token (token lock)
-
Jadwal pembakaran (burning schedule)
-
Distribusi token ke komunitas
Karena semuanya masih serba gelap, Binance memilih jaga jarak.
Masalah Hukum & Risiko Regulasi
Binance saat ini sedang dalam sorotan hukum di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, terkait dugaan pencucian uang dan pelanggaran regulasi. Makanya, mereka hati-hati banget dalam memilih proyek untuk dilisting.
Meski Pi Network sudah punya lebih dari 65 juta pengguna aplikasi, sayangnya belum ada pengakuan formal dari otoritas keuangan mana pun.
Di Vietnam, mata uang kripto masih belum diatur secara resmi. Sementara di Tiongkok, Pi sempat dicap sebagai skema multi-level marketing.
Listing koin seperti ini berisiko besar bagi Binance dari segi hukum dan reputasi.
Belum Ada Pasar Nyata, Hanya OTC & Spekulasi
Untuk bisa masuk ke bursa besar, sebuah koin harus punya likuiditas yang kuat dan harga yang bisa ditemukan melalui pasar terbuka (price discovery).
Saat ini, Pi hanya bisa diperdagangkan via OTC (Over The Counter), seperti grup Telegram atau bursa kecil seperti OKX dan HTX.
Harganya? Sangat tidak stabil, lebih karena hype komunitas ketimbang aktivitas perdagangan nyata.
Sentralisasi & Minimnya Peta Jalan
Pi Network juga sering dikritik karena tingkat sentralisasi yang tinggi. Semua node jaringan dikendalikan oleh tim inti Pi. Padahal, dunia kripto sangat menjunjung prinsip desentralisasi.
Ditambah lagi, tim pengembang yang dipimpin Nicolas Kokkalis belum merilis:
-
Roadmap (peta jalan) pengembangan yang jelas
-
Kode sumber (open-source) proyek
Hal ini bikin komunitas kripto bertanya-tanya, “Pi ini serius, atau sekadar proyek iseng yang dikemas rapi?”
Apa Kata Pengamat?
Thong menyebut, meski komunitas Pi sering bilang mereka tak butuh Binance, faktanya tanpa listing di bursa besar, Pi akan sulit keluar dari bayang-bayang spekulasi.
“Selama tidak ada pasar terbuka yang valid, nilai Pi akan terus dipertanyakan. Dan semakin lama dibiarkan, semakin besar keraguan publik terhadap keseriusan proyek ini,” ujarnya.
Terverifikasi Dewan Pers