Penerangan Belum Merata, 109 Desa di Kaltim Masih Gelap, Target Terang 2026

IKNPOS.ID - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai daerah dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

Namun, di balik geliat pembangunan yang semakin masif, pemerataan aliran listrik masih menjadi tantangan di beberapa wilayahnya.

Hingga kini, elektrifikasi di Kaltim telah mencapai 97 persen, tetapi masih ada 109 desa dengan 66 kepala keluarga yang belum mendapatkan akses listrik.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, permasalahan ini terutama terjadi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur dasar. "Wilayah 3T di Kaltim meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Mahakam Ulu (Mahulu), serta daerah pesisir Berau. Sebagian besar wilayah tersebut memiliki potensi SDA yang besar, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan akses listrik," ungkap Bambang. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Kaltim bisa menikmati listrik secara merata pada tahun 2026. Namun, mewujudkan target ini bukanlah perkara mudah karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dan minimnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Strategi Mewujudkan Kaltim Terang 2026 Untuk merealisasikan pemerataan listrik di seluruh wilayah Kaltim, pemerintah telah menyusun sejumlah strategi, antara lain: 1. Kolaborasi dengan PLN dan Pemerintah Daerah Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim, PLN, serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan target 100 persen elektrifikasi. PLN memiliki peran utama dalam membangun jaringan listrik ke daerah-daerah yang belum terjangkau, sementara pemerintah daerah bertugas mendukung pembangunan infrastruktur pendukung. "PLN memiliki program listrik desa, tetapi perlu sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya bisa berjalan optimal," ujar Bambang. 2. Dukungan DPRD Kaltim dalam Penyediaan Anggaran Komisi III DPRD Kaltim bakal menjadi motor utama dalam mendorong program pengentasan desa tanpa listrik melalui dukungan anggaran. Peta jalan menuju Kaltim Terang 2026 akan disusun agar implementasi program ini bisa berjalan secara bertahap dan terstruktur. "Kami akan memastikan adanya alokasi anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik," kata salah satu anggota DPRD Kaltim. 3. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) Sebagai alternatif solusi, pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), dan biomassa juga menjadi bagian dari strategi pemerataan listrik di wilayah terpencil. Teknologi ini dinilai lebih efisien dan cepat diterapkan di daerah dengan akses terbatas terhadap jaringan listrik konvensional. "Kami akan memanfaatkan energi terbarukan sebagai solusi jangka panjang untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional," tambah Bambang. 4. Kemitraan dengan Swasta dalam Investasi Kelistrikan Selain mengandalkan anggaran pemerintah, investasi dari sektor swasta juga diharapkan dapat mempercepat program elektrifikasi. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilihan utama dalam mendorong keterlibatan investor dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan di Kaltim. "Diperlukan kemitraan dengan sektor swasta untuk membangun infrastruktur kelistrikan yang berkelanjutan di daerah 3T," jelas Bambang. Tantangan dalam Pemerataan Listrik di Kaltim Meski berbagai strategi telah disiapkan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Kaltim Terang 2026, antara lain: Kondisi geografis yang sulit – Banyak desa di wilayah 3T yang berada di daerah terpencil, pegunungan, atau pesisir yang sulit dijangkau. Minimnya infrastruktur dasar – Jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang belum memadai menjadi kendala utama dalam pembangunan jaringan listrik. Keterbatasan anggaran – Program elektrifikasi membutuhkan investasi besar, sementara alokasi anggaran pemerintah masih terbatas. Kesadaran masyarakat terhadap energi terbarukan – Penggunaan PLTS atau PLTMH di beberapa daerah masih terkendala oleh kurangnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mengelola sumber energi alternatif ini. Dengan target Kaltim Terang 2026, pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan elektrifikasi 100 persen di Kalimantan Timur, khususnya di desa-desa terpencil di wilayah 3T. Melalui koordinasi dengan PLN, dukungan anggaran DPRD, pemanfaatan energi terbarukan, serta keterlibatan sektor swasta, diharapkan seluruh desa di Kaltim dapat segera menikmati akses listrik yang merata. Meski tantangan masih ada, dengan kerja sama dan strategi yang tepat, pemerataan listrik di Kalimantan Timur bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi demi mewujudkan Kaltim sebagai provinsi yang sepenuhnya teraliri listrik, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.