IKNPOS.ID – Sebanyak 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mulai berkantor penuh di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin, 3 Maret 2025.
Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan pemerintahan di ibu kota baru Indonesia.
Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw, mengonfirmasi bahwa seluruh pegawai OIKN telah menempati kantor utama sesuai target yang telah ditetapkan.
Related Post
“Hari Senin, 3 Maret 2025, pegawai dari seluruh kedeputian OIKN sudah menempati kantor di Ibu Kota Nusantara sebanyak 500 ASN. Jadi itu akan menjadi kantor utama atau main office dari OIKN,” ujar Troy Kamis, 6 Maret 2025.
Lokasi Strategis Kantor OIKN di Jantung IKN
Gedung kantor berbentuk bulat yang ditempati para pegawai ini berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, dekat dengan Titik Nol Nusantara.
Kantor ini juga berhadapan langsung dengan Istana Garuda dan Istana Negara, menjadikannya pusat pemerintahan yang strategis.
Kantor utama OIKN telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) canggih untuk mendukung operasional pemerintahan.
Salah satu fasilitas unggulan dalam gedung ini adalah Integrated Command and Control Center (ICCC) atau Pusat Komando Terpadu, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan pelayanan seluruh kawasan IKN.
Pemindahan ASN sebagai Bagian Percepatan Transformasi IKN
Kehadiran para ASN di IKN bukan hanya menjadi simbol peralihan administratif, tetapi juga bagian dari percepatan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
Dengan beroperasinya kantor OIKN, IKN kini mulai bertransformasi dari proyek pembangunan menjadi pusat pemerintahan yang aktif dan berjalan penuh.
“Pemindahan ASN ke IKN adalah bagian dari visi besar pemerintahan untuk membangun kota yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang sudah mulai berfungsi, kini pemerintahan dapat berjalan secara efektif,” tambah Troy Pantouw.
Dampak Pemindahan ASN terhadap Pengembangan IKN
Kehadiran pegawai OIKN di IKN diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, termasuk perumahan ASN, layanan publik, dan sarana transportasi.
Terverifikasi Dewan Pers