IKNPOS.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan target menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah meninjau kembali desain pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN sebagai bagian dari tahap kedua pembangunan.
Pembangunan tahap pertama IKN telah berhasil merampungkan berbagai infrastruktur dasar yang menunjang pemerintahan eksekutif, seperti Istana Negara, Istana Garuda, empat gedung kementerian koordinator, dan infrastruktur lainnya.
Namun, berdasarkan konsep Trias Politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, roda pemerintahan harus berjalan dengan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Oleh karena itu, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif menjadi prioritas untuk mencapai target sebagai ibu kota politik.
Selain itu, untuk memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota politik, kehadiran perwakilan diplomatik dari negara-negara sahabat menjadi aspek penting.
Hal ini mendorong perlunya penambahan hunian bagi diplomat serta infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan di IKN.
Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Hunian dan Infrastruktur Dasar
1. Menarik Investasi Swasta melalui Skema KPBU
Salah satu strategi utama pemerintah dalam membangun hunian dan infrastruktur dasar di IKN adalah dengan menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing, melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Skema ini memungkinkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan pembagian risiko yang telah disepakati.
Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah menerbitkan Letter to Proceed (LtP) untuk enam proyek hunian:
- Dua proyek oleh konsorsium asing
- Tiga proyek oleh pengembang swasta nasional
- Satu proyek oleh BUMN
Selain itu, pemerintah juga melakukan penjajakan pasar atau market sounding, dengan menawarkan enam proyek hunian yang diprakarsai oleh badan usaha dengan total nilai investasi Rp60,93 triliun.
