TNI AL Terima Hibah 2 Kapal Patroli dari Jepang, Siap Amankan Perairan IKN

IKNPOS.ID – TNI Angkatan Laut (AL) akan menerima hibah dua unit kapal patroli dari Jepang melalui program Official Security Assistance (OSA).

Kapal-kapal ini diproyeksikan untuk memperkuat pengamanan perairan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

“Hibah patrol boat yang berasal dari Jepang, yang mereka sebut sebagai OSA (Official Security Assistance), dalam bentuk dua kapal patrol boat yang bisa digunakan memperkuat TNI AL,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Spesifikasi Kapal Patroli Hibah dari Jepang

Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa kapal patroli ini merupakan kapal baru produksi Jepang, bukan kapal bekas. Kapal tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Panjang: 18 meter
Lebar: 5 meter
Kecepatan maksimal: 40 knot
Jenis mesin: Diesel
Kapasitas: 2 awak kapal dan 14 penumpang
Persenjataan: Akan dipasang oleh TNI AL setelah kapal diterima

Meskipun dimensinya lebih kecil dibandingkan kapal perang utama Indonesia seperti Fregat Merah Putih yang memiliki panjang lebih dari 140 meter, kapal patroli ini dianggap cocok untuk patroli antar kepulauan dan pengamanan titik strategis di sekitar IKN.

Dukungan Pengamanan Perairan di IKN

Menurut Sjafrie, kapal-kapal patroli ini akan difokuskan untuk menjaga choke point strategis di sekitar IKN.

Keberadaan kapal ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan pengamanan perairan di sekitar ibu kota baru, terutama dalam menghadapi potensi ancaman maritim.

Persetujuan dari DPR RI

Hibah dua kapal patroli dari Jepang telah mendapat persetujuan dari Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyatakan bahwa pihaknya menyetujui hibah ini berdasarkan surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI tertanggal 27 Desember 2024.

“Komisi I DPR menyetujui penerimaan hibah kapal patroli dari Official Security Assistance Jepang sebagaimana surat Menhan RI kepada Ketua DPR RI tertanggal 27 Desember 2024,” ujar Utut Adianto.

Dengan adanya tambahan dua kapal patroli ini, TNI AL diharapkan semakin optimal dalam mengamankan perairan nasional, khususnya di wilayah sekitar IKN yang menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.