IKNPOS.ID – Pakar ekonomi dan bisnis, Rhenald Kasali, yang juga merupakan Guru Besar di Universitas Indonesia (UI), menekankan pentingnya pendekatan bijak dalam efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L).
Dia mendesak para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap berbagai program yang ada, agar anggaran yang tersedia bisa dialokasikan dengan tepat ke program-program yang bersifat krusial.
Rhenald mengibaratkan anggaran sebagai tubuh manusia, di mana elemen-elemen penting seperti ‘otot’ dan ‘tulang’ harus dijaga agar tidak terbuang.
“Ketika kita melaksanakan efisiensi, kita seharusnya fokus pada ‘lemak’ yang dapat dibuang, bukan ‘otot’ dan ‘tulang’. Jika kita terlalu keras dalam memangkas anggaran, kita berisiko membuat institusi kita tak berdaya,” ujar Rhenald Kasali di Jakarta pada Rabu, 5 Februari 2025.
Lebih lanjut, Rhenald menganggap langkah efisiensi anggaran ini sebagai tindakan yang perlu, namun harus diimbangi dengan pelaksanaan program yang efisien pula.
Ia menekankan bahwa perhatian tidak seharusnya hanya pada jumlah anggaran yang tersisa, tetapi juga pada bagaimana anggaran itu dieksekusi.
“Masyarakat tentu memperhatikan langkah pertama yang diambil pemerintah. Memang banyak pertanyaan berkisar pada program makanan bergizi gratis, tetapi tidak kalah penting bagi pemerintah untuk mendukung masyarakat dengan langkah yang tepat,” tambahnya.
Anggaran Harus Tepat Sasaran
Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan surat resmi mengenai efisiensi belanja kementerian dan lembaga yang tertera dalam surat nomor S-37/MK.02/2025.
Surat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang menggarisbawahi perlunya penghematan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Dalam Inpres tersebut, Presiden RI, Prabowo Subianto, menetapkan target penghematan anggaran yang signifikan, yakni sebesar Rp306,69 triliun.
Dari jumlah itu, anggaran untuk kementerian dan lembaga diharapkan mengalami efisiensi hingga mencapai Rp256,1 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran demi kepentingan yang lebih luas.
