IKNPOS.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025.
Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran yang membuat mega proyek tersebut belum dapat dilaksanakan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian PU tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melanjutkan pembangunan IKN.
Related Post
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” ujar Dody sambil berkelakar, usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Anggaran IKN 2025 Terkena Pemangkasan
Pada Desember 2024 lalu, Dody sempat mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60,6 triliun untuk pembangunan IKN, termasuk untuk akses jalan di tahun 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk proyek IKN direncanakan sebesar Rp 14,87 triliun.
Namun, sebelum dana tersebut dapat dicairkan, Kementerian PU terkena pemangkasan anggaran sebesar Rp 81,38 triliun.
Hal ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Akibat kebijakan tersebut, pagu anggaran Kementerian PU yang semula Rp 110,95 triliun, dipangkas hingga 80%, menyisakan Rp 29,57 triliun untuk tahun ini. Hal ini berdampak pada berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
Respons Kementerian PU atas Pemangkasan Anggaran
Meski anggarannya berkurang drastis, Dody mengaku tidak merasa terbebani dan tetap optimis dalam menjalankan tugasnya.
“Biasa aja (tidak pusing atau tertekan akibat anggaran dipotong). Agak saja ini, kemarin-kemarin kita gemuk. Sekarang kita disuruh langsing. Ya sudah, kita langsingin diri,” ujarnya.
Dody juga menegaskan bahwa tidak ada kendala berarti bagi Kementerian PU dalam menjalankan tugasnya sejauh ini. Ia berkomitmen untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Terverifikasi Dewan Pers