Gubernur Terpilih Kaltim Rudy Mas’ud: Pembangunan Kaltim Tetap Berjalan Seiring dengan IKN

IKNPOS.ID – Gubernur Terpilih Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak akan berdampak pada jalannya pemerintahan di daerahnya.

Rudy memastikan bahwa anggaran Provinsi Kaltim terpisah dengan pendanaan yang dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Jadi Kaltim dan Otorita IKN adalah dua hal yang berbeda. OIKN anggarannya langsung dari pusat, sementara Kaltim memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat ke daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentu saja, kedua hal ini tidak saling bersinggungan,” ujar Rudy saat ditemui di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Pembangunan Kaltim Tetap Berjalan Seiring dengan IKN

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur tetap harus mendukung proses pembangunan IKN.

Hal ini bertujuan agar berbagai kegiatan Otorita IKN bisa segera direalisasikan sebelum tahun 2028.

“Kami tetap mendukung proses pembangunan ini. Harapannya, pada tahun 2028, pemerintahan di IKN sudah bisa berjalan sepenuhnya,” tambahnya.

Anggaran Pembangunan IKN Tahun 2025 Capai Rp 14 Triliun

Rudy juga memastikan bahwa tidak ada proyek pembangunan di IKN yang mangkrak. Menurutnya, Otorita IKN (OIKN) masih memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan pembangunan selama tahun 2025.

“Kalau tidak salah, anggaran yang tersedia untuk tahun ini sekitar Rp 8,1 triliun, dan masih ada sisa dana sekitar Rp 6 triliun. Jadi, total dana yang tersedia sekitar Rp 14 triliun untuk pembangunan IKN tahun 2025,” jelas Rudy.

Optimisme terhadap Pembangunan Kantor Pemerintahan

Rudy optimistis bahwa pembangunan di IKN akan terus berprogres hingga seluruh pusat pemerintahan dapat beroperasi secara penuh, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Perkembangan pembangunan di IKN sudah sangat luar biasa. Saat ini, yang masih dalam tahap pembangunan adalah gedung legislatif dan yudikatif. Sementara itu, untuk eksekutif, termasuk Kantor Presiden, semuanya sudah rampung,” pungkas Rudy.