IKNPOS.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengusulkan pemberian lahan gratis untuk negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim).
Usulan pemberian lahan gratis ini dalam rangka menarik minat negara-negara sahabat berkantor di IKN.
Basuki memastikan, pemberian lahan gratis ke negara sahabat itu baru tahap usulan mengusulkan ke Presiden Prabowo Subianto.
“Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 17 Februari 2025.
Usulan lahan gratis untuk negara sahabat demi mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing di IKN juga sudah mulai pembangunan.
Saat ini Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.
Area diplomatic compound yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk Perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing.
Area ini dirancang sebagai model untuk pengembangan konsep Kota Hutan di diplomatic compound, dengan memprioritaskan prinsip pembangunan keberlanjutan dan memenuhi standar internasional.
Area ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas terintegrasi termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Kehadiran komplek hunian terintegrasi yang berdekatan dengan kantor perwakilan diplomatik juga akan meningkatkan kenyamanan dan menjamin kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik yang bertugas.
Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga lahan untuk perkantoran organisasi internasional yang berlokasi KIPP IKN.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.
