IKNPOS.ID – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekarno mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran, termasuk mengurangi dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pembangunan IKN membutuhkan evaluasi ulang karena telah menyedot anggaran cukup besar pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pembangunan IKN ini membutuhkan evaluasi ulang, walaupun selama ini sudah digelontorkan anggaran yang cukup besar di era pemerintahan sebelumnya,” ujar Bambang Haryo dikutip dari keterangannya, Senin 17 Februari 2025.
Related Post
Dia menganalisa, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan saat menjadikan secara penuh IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan.
“Karena dari analisa saya, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan saat menjadikan secara penuh IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan,” kata Bambang Haryo dalam keterangannya di Surabaya,” imbuhnya.
Salah satu pertimbangan. lanjut Bambang Haryo adalah adalah aksesibilitas dan anggaran masyarakat saat ingin mendatangi IKN.
Populasi terbesar Indonesia berada di Pulau Jawa dan masyarakat yang ingin mendatangi ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Jakarta, setiap harinya, mencapai sedikitnya 5 juta orang.
Selama ini, lanjutnya, masyarakat yang akan ke ibu kota negara di Jakarta rata-rata menggunakan transportasi darat.
“Mayoritas masyarakat yang akan ke ibu kota bisa menggunakan moda darat. Bayangkan jika pergerakan masyarakat itu berpindah ke IKN, hanya dengan dua moda saja yang bisa melayani, yaitu moda laut dan moda udara. Kita tahu sendiri, kalau kedua moda itu jumlahnya terbatas. Bisa dibayangkan padatnya para penumpang yang akan mengantri nanti,” ujarnya.
Bambang Haryo mencoba menghitung biaya transportasi untuk menuju ke IKN.
Jika dimisalkan, yang bergerak ke IKN adalah 1 juta orang per hari dan menggunakan moda udara, dengan tarif Rp1,5 juta, maka biayanya adalah Rp1,5 triliun. Artinya untuk pulang pergi, membutuhkan Rp3 triliun per hari. Dan untuk satu tahun, dibutuhkan biaya Rp1.095 triliun hanya untuk transportasi, belum termasuk akomodasi.
Terverifikasi Dewan Pers