IKNPOS.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini memerintahkan perombakan besar terhadap desain dua kawasan utama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yakni kawasan legislatif dan yudikatif.
Arahan ini diberikan setelah Presiden Prabowo menilai bahwa desain awal yang telah disusun belum mencerminkan semangat Indonesia sebagai negara besar dengan budaya yang kuat, meskipun tetap berstandar internasional.
Perubahan desain ini diumumkan setelah rapat koordinasi yang digelar pada hari Jumat, 21 Februari 2025, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan sejumlah pejabat terkait.
Arahan Presiden Prabowo Subianto: Lebih Dari Sekadar Estetika
Dalam rapat tersebut, AHY mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya desain yang tidak hanya memperhatikan aspek estetika tetapi juga nilai filosofis yang dapat mencerminkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sejarah dan budaya.
Desain gedung legislatif, khususnya gedung sidang paripurna, akan mengalami beberapa revisi untuk memastikan bahwa bangunan tersebut tidak hanya indah tetapi juga memiliki makna yang mendalam.
“Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis.
Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya,” ujar AHY.
Menurut AHY, desain yang akan datang tidak hanya akan mencerminkan keindahan eksterior, tetapi juga menyarikan filosofi Indonesia yang mendalam, dengan memperhatikan kesesuaian dengan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.
“Di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat,” lanjut AHY.
Proses Penyesuaian Desain dan Benchmarking Internasional
Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah memutuskan untuk tidak mengadakan studi banding secara fisik, melainkan menggunakan sumber daya daring untuk mencari referensi desain dari berbagai negara, termasuk India, Mesir, Turki, dan Sri Lanka.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang menambahkan bahwa tim penguatan desain akan memanfaatkan referensi tersebut untuk memperbaiki desain kawasan legislatif dan yudikatif.
Peningkatan penggunaan solar panel juga menjadi salah satu poin penting dalam perombakan ini.
“Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN,” ungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, yang juga merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.
