IKNPOS.ID – Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian terkait, sedang menghadapi ketidakpastian mengenai nasib Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus formasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Berbagai spekulasi muncul terkait masa depan mereka setelah anggaran pembangunan IKN diblokir akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Diketahui bahwa pada CPNS 2024 lalu, pemerintah telah membuka formasi khusus untuk IKN, dengan kuota yang juga mencakup putra-putri terbaik Kalimantan Timur serta mutasi pegawai dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur.
Namun, saat ini, situasi menjadi kabur. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, baru-baru ini mengungkapkan bahwa anggaran IKN Kaltim belum dapat dialokasikan karena terkena pemblokiran.
Hal ini berdampak pada kelanjutan pembangunan kawasan IKN yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan baru bagi Indonesia.
“Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada,” kata Dody di Komplek Parlemen.
Kementerian Pekerjaan Umum sendiri memilih untuk fokus pada program yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025. Progres fisik IKN pun mencapai 87,9 persen hingga akhir tahun 2024, tetapi tanpa dana yang cukup, kelanjutan proyek tersebut pun terhenti.
Pemindahan ASN ke IKN Ditunda
Sementara itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) juga mengumumkan penundaan pemindahan ASN ke IKN, termasuk bagi mereka yang telah dinyatakan lulus pada seleksi CPNS 2024.
KemenpanRB bahkan menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan setelah kebijakan efisiensi anggaran 2025 selesai dan anggaran untuk IKN dibuka kembali.
Skenario Alternatif untuk CPNS IKN
Menanggapi hal ini, Deputi Bidang SDM Aparatur KemenpanRB, Aba Subagja, menjelaskan bahwa terdapat beberapa skenario yang disiapkan untuk para ASN yang lulus dalam seleksi CPNS IKN.
Para ASN tersebut bisa dialokasikan ke kementerian atau lembaga lain yang memerlukan tenaga kerja tambahan, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur pengalihan alokasi pegawai.
“Kan kita skenarionya banyak sekarang, kementeriannya nambah,” ungkap Aba di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Bahkan, Aba mengingatkan bahwa pemindahan ASN ke IKN masih terbuka peluangnya, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu hingga 2028 untuk pemindahan pegawai negara tersebut.
Anggaran IKN Diblokir, Tapi Rencana Pemindahan ASN Masih Berlanjut
Dody Hanggodo juga menegaskan bahwa hingga saat ini anggaran untuk pembangunan IKN masih diblokir.
Meskipun begitu, sejumlah pejabat terkait tetap optimistis mengenai masa depan IKN dan menyatakan bahwa proses pemindahan ASN akan dilanjutkan dalam waktu yang akan datang.
Pemerintah juga memberikan skenario yang akan memungkinkan pegawai negara yang sudah lulus seleksi CPNS untuk bekerja di kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan pegawai sesuai instruksi Presiden.
Jadwal Pembukaan CPNS 2025
Sementara itu, Kementerian PAN-RB mengungkapkan bahwa seleksi CPNS 2025 akan segera dimulai. Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, pendaftaran CPNS 2025 diperkirakan akan dibuka pada bulan Februari 2025.
Menurut Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, pemerintah akan membuka sekitar 300-400 ribu formasi jabatan baru yang akan diisi oleh pegawai yang lulus seleksi CPNS 2025.
Meskipun begitu, belum ada kepastian mengenai jumlah pasti formasi yang akan dibuka, apalagi untuk kementerian baru terkait dengan pemindahan ASN ke IKN.
Kebijakan efisiensi anggaran yang memblokir alokasi dana untuk pembangunan IKN memberikan dampak langsung pada nasib para CPNS IKN Kaltim yang lulus seleksi tahun lalu.
Dengan adanya penundaan pemindahan ASN dan ketidakpastian anggaran, pemerintah tengah menyiapkan beberapa skenario alternatif agar ASN yang telah lulus seleksi tetap bisa mendapatkan alokasi di kementerian dan lembaga lain yang membutuhkan tenaga kerja baru.
Namun, ketidakpastian mengenai jadwal pemindahan ASN dan kelanjutan pembangunan IKN membuat masa depan IKN Kaltim masih kabur.
Pemerintah berharap agar situasi ini bisa segera terselesaikan setelah efisiensi anggaran 2025 dilakukan, dengan harapan pembangunan IKN dapat dilanjutkan, dan para ASN yang telah lulus bisa segera menempati tugas baru di IKN atau di instansi lain.
