IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan lebih banyak melibatkan sektor swasta dalam pembiayaannya.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap proyek strategis ini tetap kuat, bahkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Komitmen pembangunan IKN itu tidak ada turun sama sekali. Komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN itu tidak lebih rendah daripada komitmen Presiden Jokowi,” kata Dedek.
Pembangunan IKN Nusantara tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Uki, proporsi APBN dalam pembiayaan proyek ini akan semakin dikurangi seiring masuknya investasi dari sektor swasta, baik dalam negeri maupun asing.
“Pembangunan IKN yang tadinya 100 persen itu APBN, lama-lama di sini proporsi APBN memang harus dikurangi. Dan di sini investor, baik itu asing maupun dalam negeri, sudah melihat bahwa negara itu serius membangun IKN, baru mereka kemudian masuk untuk menanamkan modalnya,” jelas Uki.
Aturan mengenai pembiayaan IKN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Dalam PP tersebut, pendanaan pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga dari sumber lain yang sah, seperti:
- Kontribusi Swasta: Perusahaan lokal dan asing diundang untuk berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur.
- Creative Financing: Skema pendanaan inovatif yang melibatkan pinjaman atau pendapatan berbasis proyek.
- Pajak Khusus IKN Nusantara: Pendapatan dari pajak khusus yang akan diterapkan di kawasan IKN.
Komitmen serius pemerintah terhadap pembangunan IKN menjadi daya tarik utama bagi investor.
Dengan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berlangsung, kawasan IKN diharapkan menjadi magnet investasi, baik untuk sektor properti, teknologi, maupun energi terbarukan.
