IKNPOS.ID – Sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) telah selesai pembangunannya.
Infrastruktur yang telah rampung itu di antaranya Istana Garuda dan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Mennteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada tujuh infrastruktur yang telah rampung pembangunannya dan siap diresmikan, salah satunya Istana Garuda.
Related Post
Pihaknya sudah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait selesainya pembangunan 7 infrastuktur tersebut.
Namun, hingga saat ini belum ada respons dari Prabowo Subianto terkait permintaan peresmian infrastruktur yang telah rampung.
Maka dari itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan peresmian tujuh infrastruktur di IKN akan dilakukan, apakah pada Januari ini atau mundur.
Dody juga menduga Prabowo telah berdiskusi langsung dengan Otorita Ibu Kota Nusantara soal peresmian.
“Belum, belum ada respons dari pak presiden, tapi kalau nanya lebih detail, mungkin karena sudah ada OIKN, jadi Pak Presiden mungkin diskusinya sama OIKN kali ya,” ujar Dody di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat 10 Januari 2025.
Hal sama disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Zainal Fatah. Dia mengatakan, peresmian akan menyesuaikan kesiapan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti kan tergantung Bapak Presiden meresmikannya kapan. (Kita) belum dapat (kepastian),” ujar Zainal.
Sebelumnya Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan pada Januari ini Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan tujuh infrastruktur yang rampung pembangunannya.
Menurutnya, Menteri PU Dody Hanggodo telah mengusulkan rencana peresmian itu kepada Presiden Prabowo.
“Pak Menteri PU mengusulkan (Presiden) untuk meresmikan beberapa bangunan,” ujarnya.
Otorita IKN lanjut Basuki, juga mengusulkan groundbreaking sejumlah investasi di IKN.
“Kami juga mengusulkan beberapa groundbreaking,” ujarnya, Selasa 31 Desember 2024.
Namun, lanjutnya, kapan pelaksanaan peresmian dan groundbreaking akan menyesuaikan jadwal Presiden Prabowo.
Terverifikasi Dewan Pers