IKNPOS.ID – Pemerintah Kota Balikpapan tengah mempersiapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA/SMK.
Program ini saat ini berada dalam tahap koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan pihak katering yang telah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengonfirmasi bahwa tiga katering telah resmi ditunjuk oleh BGN untuk menjalankan program tersebut.
Related Post
“Sudah tiga katering yang telah ditunjuk oleh BGN ya. Untuk namanya saya tidak hapal, ya, tapi ada tiga,” ujar Muhaimin, dikutip dari Nomorsatukaltim, Sabtu 11 Januari 2025.
Program MBG sepenuhnya didanai oleh Pemerintah Pusat melalui BGN, tanpa kontribusi langsung dari Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini. Harga makanan yang disediakan bervariasi sesuai jenjang pendidikan.
“Harganya itu untuk tingkat TK hingga SD kelas 1–3 adalah Rp8.000, dan untuk SMP hingga SMA/SMK itu Rp10.000,” jelas Muhaimin.
Namun, angka tersebut hanya mencakup harga makanan pokok yang diolah, belum termasuk biaya jasa katering dan operasional lainnya.
“Harga makanan, di luar jasa kateringnya. Jadi harga makanan pokok yang diolah. Dan saat ini semua masih menggunakan dana dari BGN,” tambahnya.
Program MBG juga melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang direkrut secara nasional untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar dan target yang telah ditentukan.
Program MBG bertujuan untuk memastikan seluruh siswa sekolah di Balikpapan mendapatkan asupan gizi yang memadai sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak.
Hingga saat ini, program ini masih dalam tahap persiapan dan penyelarasan teknis di tingkat kota. Pemkot Balikpapan optimistis pelaksanaan program akan berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Balikpapan dapat lebih bersemangat dalam belajar dan tumbuh sehat dengan dukungan makanan bergizi.
Terverifikasi Dewan Pers