IKNPOS.ID – Presiden RI Prabowo Subianto memperlihatkan komitmennya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Presiden mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun untuk kelanjutan pembangunan IKN, terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), hingga lima tahun mendatang.
Komitmen Presiden Prabowo itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas soal pembangunan IKN bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
“Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve (disetujui) anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” kata AHY saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.
AHY menegaskan, bahwa sesuai arahan dari Presiden Prabowo, pembangunan di IKN akan dilanjutkan dengan mengikuti timeline yang ditetapkan, yakni tahap pertama pada 2022 di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kemudian tahap kedua pada 2025-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut AHY, berbagai infrastruktur di IKN telah selesai 100 persen pada tahap pertama, seperti Istana Garuda, Istana Presiden, hingga gedung Kementerian Koordinator.
Adapun anggaran untuk kelanjutan pembangunan di IKN tahap dua akan dialokasikan untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung dan ekosistem kantor untuk legislatif dan yudikatif.
Pembiayaan untuk kelanjutan pembangunan di IKN ini, kata AHY, diharapkan tidak berasal dari satu sumber dana saja, yakni APBN, tetapi juga dari pihak swasta.
“Tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik,” kata AHY.
Terverifikasi Dewan Pers