Prabowo Perintahkan Tanah Sitaan Kasus Korupsi Dibangun Perumahan MBR

Sebelum dijadikan perumahan MBR, lahan-lahan hasil sitaan negara itu nantinya akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah.

IKNPOS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan mengoptimalkan lahan dan tanah sitaan negara dari kasus korupsi untuk membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

“Presiden sudah menyampaikan arahan bagaimana tanah-tanah itu tetap milik negara ya, tapi nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat,” kata Maruarar, Selasa 7 Januari 2025.

Hal itu dikatakan Maruarar Sirait setelah rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Ringan Banget! Koperasi Merah Putih Siap Gelontorkan Pinjaman Rp500 Juta, Bunga Cuma di Bawah 1%!

09:25 Juni 2, 2025

“Akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp8 juta ke bawah,” kata Maruarar.

Dia mengatakan, arahan Prabowo sangat jelas bahwa lahan sitaan korupsi hingga lahan dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang untuk membangun perumahan MBR.

Menurut Maruarar, sebelum dijadikan perumahan MBR, lahan-lahan hasil sitaan negara itu nantinya akan dilegalisasi menjadi aset negara melalui Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Bank Tanah.

Menteri PKP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Menteri ATR, agar masyarakat dapat memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) pada lahan tersebut.

Pemerintah pun sudah menyiapkan skema pembiayaan untuk MBR dengan penghasilan di bawah Rp8 juta.

Skema pembiayaan itu ditujukan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso, hingga penjual sayur yang tidak memiliki gaji tetap, namun memiliki usaha dan penghasilan.

“Kita membuat skema, cara sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya,” kata Maruarar. (*)